Mendagri Tito Karnavian Setuju Usul Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, 'Demokrasi Perwakilan'

"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya.

Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Saran PKS

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera angkat bicara ihwal usulan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar Pilkada digelar melalui DPRD. 

Menurut dia, itu perlu kajian mendalam dan tak bisa serta merta langsung diubah. 

Namun, ia meminta bahwa isu utama bukan hanya pada mekanisme pemilihan melainkan penempatan otonomi daerah itu sendiri.

Anggota Komisi II DPR RI itu menyarankan agar otonomi daerah di tingkat kota dan kabupaten dievaluasi. 

Ia mengusulkan konsep otonomi daerah tingkat provinsi, dengan pembatasan jumlah kota atau kabupaten dalam satu provinsi maksimal enam hingga delapan wilayah. 

"Perlu kajian dan revisi undang-undang.

Bukan hanya pemilihan kepala daerah, tapi yang utama di mana otonomi daerah diletakkan," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).