Pemkot Balikpapan Gratiskan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tahun Depan, Difabel Jadi Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggagas program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberlakukan mulai 2025 mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitan dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Murni mengatakan, program ini menjadi langkah baru yang diusung Pemkot Balikpapan.

Dengan alokasi anggaran Rp1,9 miliar dari APBD 2025, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini akan menyasar 10 ribu pekerja nonformal.

Di mana, penyandang difabel akan menjadi sasaran prioritas program ini.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Mulai Program Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan 10.000 Pekerja Difabel

Murni menyebut, hal ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

"Bantuan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk pekerja non formal, tapi difokuskan kepada teman-teman disabilitas," ujarnya, Jumat (20/12/2024).

Ia menambahkan, program ini menjadi perluasan bantuan kepada masyarakat rentan.

Pemerintah akan membayar iuran bagi mereka yang tidak mampu menanggung iuran tersebut.

"Karena memang teman-teman difabel membutuhkan bantuan kita. Mereka tergolong masyarakat rentan," imbuhnya.

Baca juga: Pemkot Balikpapan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Gelar Pasar Murah di Pasar Inpres Kebun Sayur

Kini, kata Murni, pendataan dalam mengimplementasi program tersebut sudah klir.

Selanjutnya tinggal menjalankan pada Januari 2025, melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan.

Ia menambahkan, program ini akan menyasar penyandang difabel terlebih dahulu.

Apabila semua telah ter-cover, program akan ditujukan kepada pekerja nonformal lainnya.

"Kalau sudah selesai (tercover) semua, (program) baru akan menyasar ke pekerja informal lainnya. Tetapi dengan kriteria yang nanti kita pilih, misal kepala keluarga perempuan, itu harus kita lindungi," pungkasnya. (*)