Beda dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN jadi 8 Persen dan Bikin Jumlah Kementerian Lebih Ramping

TRIBUNKALTIM.CO - Beda dengan Indonesia, Vietnam justru akan turunkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan akan kurangi jumlah kementerian.

Sebagaimana diketahui, kejadian mirip di Vietnam juga terjadi di Indonesia.

Meski tidak ada hubungan antara kedua negara tapi peristiwa yang sama juga terjadi di kedua negara asia tenggara ini.

Berbanding terbalik, Pemerintah Indonesia berencana menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah pada Januari 2025.

Baca juga: Viral Petisi Tolak PPN 12 Persen, Sudah Ditandatangani Lebih dari 80 Ribu Orang

Selain itu, Kabinet Prabowo-Gibran juga menambah Kementerian hingga kini berjumlah 48 kementerian.

Padahal sebelumnya Kabinet Jokowi berada di angka 34 Kementerian.

Sedangkan, Vietnam baru saja menurunkan PPN dan berencana memangkas kementerian.

Vietnam berencana mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk memotong kemacetan, mengurangi birokrasi, dan mengalihkan dana ke proyek pembangunan.

Dilansir Bloomberg, Senin (16/12/2024), reformasi ini akan menghilangkan 15-20 persen unit kementerian dan/atau lembaga negara, termasuk mengurangi jumlah pegawai negeri.  

Bila proses perampingan selesai pada April 2025, Vietnam hanya memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

Jumlah ini turun drastis dari 30 kementerian saat ini.

Jumlah kementerian dan lembaga pemerintah direncanakan akan dipangkas dari 30 menjadi 21 dalam program yang digambarkan sebagai "reformasi kelembagaan".

 Rencana ini muncul beberapa hari setelah negara itu mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.

Berdasarkan Reuters, Selasa (17/12/2024), lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara akan dibubarkan.

Vietnam juga akan menggabungkan beberapa kementerian utama, sekaligus membubarkan komisi yang dijalankan Partai Komunis Vietnam (VCP) dan organisasi media milik negara.

Beberapa kementerian akan digabung, seperti:  

- Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Investasi menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

 - Kementerian Transportasi dan Kementerian Konstruksi akan digabung.  

- Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri.  

Rencana pengurangan jumlah kementerian itu berasal dari pemimpin baru VCP, To Lam.

Usulan tersebut dapat berubah sampai pemungutan suara di parlemen pada Februari 2025.

Dilansir dari DW, Selasa, pemerintah akan menggabungkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi. 

Dua kementerian itu akan dilebur menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan mengalami restrukturisasi.

Komisi Pusat Urusan Luar Negeri dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional akan dilebur ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, beberapa lembaga media milik negara, seperti stasiun radio, akan dibubarkan dan staf mereka akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Pengurangan lembaga negara seperti itu bukan hal baru di Vietnam.

Negara itu secara bertahap mengurangi jumlah kementerian dari 36 pada awal 1990-an menjadi 22 pada 2021.

Pemimpin VCP To Lam yang menginisiasi pengurangan jumlah kementerian mengatakan, reformasi tersebut bertujuan untuk membentuk pemerintah Vietnam yang ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.

Sementara, Peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute, Nguyen Giang menilai, pengurangan kementerian dan lembaga negara Vietnam memiliki tujuan positif.

Kebijakan itu akan memodernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus menghambat tata kelola dan pertumbuhan ekonomi, serta merampingkan birokrasi yang membengkak.

Mantan direktur Institut Pusat Manajemen Ekonomi Nguyen Dinh Cung yang pernah memimpin salah satu lembaga nasional utama negara itu pun menyebutkan, reformasi pemerintahan akan meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan.

"Perampingan kementerian dan komisi akan mempermudah pekerjaan administrasi terkait investasi serta skema infrastruktur dan real estat," kata Cung, Menurutnya, kebijakan itu akan menyelesaikan sebagian tumpang tindih kelembagaan yang membuat pemerintahan terbagi ke arah berlawanan.

Meski angka spesifik pengurangan kementerian belum diungkapkan, kebijakan itu berpotensi menimbulkan dampak terhadap ribuan pegawai negara yang bisa diberhentikan.

Di sisi lain, rencana pengurangan kementerian juga dinilai bisa berdampak pada investasi ke Vietnam.

Padahal, perekonomian negara itu bergantung pada ekspor.

"Investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibangun dan debu dari penggabungan tata kelola tingkat atas ini mereda," kata kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, Leif Schneider.

Perubahan struktur pemerintah Vietnam disebut berpeluang membuat investor akan menunda investasi ke negara tersebut, serta dapat memperlambat persetujuan proyek selama beberapa bulan.

Namun, jika reformasi dilaksanakan secara efektif, kebijakan pengurangan kementerian dapat membawa dampak jangka panjang di Vietnam, sehingga lebih ramah bagi investor.

Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN dan Pangkas 30 Kementerian Jadi 21