APBD Mahulu Dievaluasi Provinsi, Sekda Tekankan Pentingnya Penyelarasan dan Transparansi

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) terus mengupayakan penyelarasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stevanus Madang menjelaskan pentingnya evaluasi ini, guna memastikan anggaran daerah sejalan dengan aturan dan kebutuhan masyarakat.

“Sekalipun itu kita usulkan, belum tentu bisa direkomendasi untuk dilaksanakan,” katanya, Minggu (29/12/2024).

Menurutnya, meskipun pengelolaan anggaran menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap tata kelola keuangan daerah.

Termasuk memberikan rekomendasi terkait usulan anggaran.

“Iya, kewenangan daerah, tapi kan provinsi punya kewajiban untuk pembinaan terhadap tata kelola keuangan daerah,” jelasnya.

Baca juga: Sekda Mahulu Sampaikan Progres Rencana Aksi Daerah yang Dilakukan Bupati Sejak 2021 hingga 2026

Ia menambahkan jika pemerintah provinsi menilai suatu anggaran tidak sesuai atau sulit direalisasikan, maka alokasi tersebut akan disesuaikan. 

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti hasil evaluasi ini sebagai bagian dari proses penyelarasan APBD.

“Kalau dianggap menurut kacamata provinsi itu tidak sesuai atau tidak mungkin dilaksanakan, mereka akan merelokasi. Nah, itu wajib untuk kita tindak lanjuti di dalam penyelarasan APBD hasil evaluasi pemerintah provinsi,” ucapnya.

Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan benar-benar realistis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Setelah evaluasi selesai, APBD Mahulu akan ditetapkan secara resmi.

“Setelah itu, baru kita tetapkan APBD kita. Ini proses penting untuk memastikan semuanya sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: Sekda Mahulu Kaltim Sampaikan Rancangan Perubahan APBD 2024, Ini Pesannya

Ia juga menekankan bahwa evaluasi APBD tidak hanya sekadar mematuhi aturan, tetapi juga menjadi upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Evaluasi ini tidak hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga bagaimana kita memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan proses evaluasi yang ketat, Stevanus berharap sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dapat terus ditingkatkan untuk mencapai visi pembangunan yang lebih baik.

“Penting bagi kita untuk terus menyelaraskan visi dan kebutuhan masyarakat dengan dukungan pemerintah provinsi,” imbuhnya. (*)