Ujian Nasional Bakal Diadakan Lagi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Tapi 2025 Belum

TRIBUNKALTIM.CO - Siap-siap, Ujian Nasional akan diadakan kembali, ini pernyataan Mendikdasmen Abdul Muti.

Kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Kementeriannya sudah menyiapkan Ujian Nasional (UN) untuk kembali dilaksanakan di sekolah.

Hanya saja, menurut Abdul, UN belum akan dilaksanakan pada 2025.

“Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kami laksanakan,” ujar Abdul Muti di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Abdul menjelaskan, jika skemanya sudah jelas, pemerintah akan mengumumkan pelaksanaan Ujian Nasional tersebut.

“Insya Allah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kami umumkan pada waktunya. Tunggu sampai ada pengumuman resmi,” kata Abdul.

Baca juga: Terjawab Apakah UN akan Diadakan Lagi 2025, Ini Jawaban Mendikdasmen Abdul Mu’ti

Diketahui, penghapusan Ujian Nasional (UN) di jenjang SD, SMP dan, SMA masih menuai pro dan kontra di masyarakat.

Ada yang mendukung, ada pula yang menolak.

UN Dibatalkan 

 Pemerintah membatalkan Ujian Nasional 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada bulan Maret 2020, muncul wacana dari berbagai pihak untuk meniadakan Ujian Nasional tahun 2020.

Selain itu, mulai tahun 2021 Ujian Nasional sendiri mulai diwacanakan untuk dihapus berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Alasan-alasan yang umum disampaikan sebagai dasar argumen pembatalan Ujian Nasional 2020 ini adalah risiko pelaksanaan UN yang sangat tinggi akibat pandemi COVID-19.

Kemudian, terdapat usulan alternatif terkait ujian akhir (Ujian Nasional) diputuskan berdasarkan kebijakan pada masing-masing sekolah.

Pada tanggal 24 Maret 2020 pada saat pelaksanaan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional 2020 yang diadakan untuk tingkat Sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliah (MA), Sekolah menengah pertama (SMP) atau setingkat Madrasah sanawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Alasan dari pembatalan tersebut adalah Pandemi Covid-19 yang sangat menggangu proses pendidikan di Indonesia.

Sementara, untuk pelajar lain yang tidak melaksanakan Ujian Nasional, proses belajar mengajar telah diantisipasi dengan melakukan pembelajaran dari rumah untuk meredam perluasan penyebaran wabah tersebut.

Pengumuman terkait pembatalan UN 2020 dan pembelajaran jarak jauh ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Ia juga menambahkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19.

Tentang Ujian Nasional 

Ujian Nasional, biasa disingkat UN/UNAS, adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. 

Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.

Penentuan standar yang meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (cut off hiscore). 

Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. 

Bila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut standard setting.

Manfaat pengaturan standar ujian akhir:

Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum.
Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.

Jenis ujian 

Ujian Negara, 1965–1971

Ujian Sekolah, 1972–1979

Evaluasi Belajar Tahap Nasional, 1980–2002

Ujian Akhir Sekolah, 2003-2007

Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, 2008-2010

Ujian Nasional, 2011-2020

Pengganti UN saat Ini

Diadakan lagi atau tidaknya ujian nasional (UN) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa masyarakat menilai UN tidak diperlukan karena mencerminkan ketidakadilan dan cenderung membuat siswa menjadi stres.

Sementara itu, beberapa masyarakat lainnya menilai UN masih diperlukan untuk mengasah mental, jiwa kompetitif siswa, hingga memicu minat belajar yang tinggi.

Namun, mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa pemerintah sebenarnya sudah menyediakan pengganti UN, yakni melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Pengganti Ujian Nasional

Lantas, apakah ANBK itu?

ANBK atau AN adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) era Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di sekolah.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menjelaskan bahwa AN menguji kemampuan literasi, numerasi, dan karakter anak. Dengan demikian, kemampuan siswa tidak hanya terlihat dari aspek akademik, tetapi juga dari karakternya.

Bahkan, AN dapat mendeteksi apakah telah terjadi kekerasan fisik ataupun seksual serta bullying di sekolah.

"AN adalah upaya pemerintah memberi layanan lebih baik pada peserta didik," kata Retno saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Retno mengatakan, dalam AN, siswa bisa jujur dengan kondisi kemampuan belajarnya, demikian pula dengan hal-hal yang terjadi di sekolah. Sebab, pihak sekolah hanya akan menerima hasil keseluruhan, yang berupa indikator berwarna merah, kuning, dan hijau.

"Akhirnya, sekolah membuat sistem pengaduan dan kedua, mencegah. Jadi ada intervensi," ujarnya.

Meski demikian, Retno menjelaskan bahwa AN tidak diikuti oleh semua siswa. Peserta AN dipilih secara acak oleh pemerintah agar tergambar secara nyata kondisi yang terjadi di sekolah.

Kemudian, hasil AN berupa rapor pendidikan hanya akan diberikan kepada pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk dijadikan bahan evaluasi.

"Yang memilih (peserta) itu pemerintah, bukan sekolah. Kalau sekolah, nanti yang dipilih hanya siswa-siswa yang pintar saja," jelas Retno.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Pengganti Ujian Nasional, Sudah Ada Sejak Era Mendikbud Nadiem Makarim". 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Kementerian Pendidikan Kembalikan Ujian Nasional