Abdulloh Pimpin Komisi III DPRD Kaltim, Bersama Mitra Kerja Siap Bahas Infrastruktur Dasar 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Politikus Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Kota Balikpapan, Abdulloh, ditunjuk fraksi partainya menjabat sebagai ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Sebagai informasi, Komisi III DPRD Kaltim membidangi terkait pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan, pertambangan dan energi sumber daya mineral dan migas, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam penjelasannya, Abdulloh menegaskan, dirinya siap bekerja sama dengan mitra kerja dan membahas terkait infrastruktur dasar.

Ia juga menekankan siap belajar lebih banyak terkait bidang yang menjadi tanggung jawab komisi III.

“Saya akan belajar, yang pasti Komisi III memiliki mitra kerja seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Perhubungan, Sumber Daya Mineral (SDM), Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), total sekitar delapan sampai sembilan  mitra kerja,” jelasnya.

Baca juga: Abdulloh Sebut Komisi III DPRD Kaltim Siap Kolaborasi dengan Gubernur Terpilih Rudy Masud

Pasca pembentukan Komisi III, ia menjadwalkan rapat internal, guna menyatukan pandangan dan visi anggota di komisinya.

Hal ini menjadi agenda utama sebelum menggelar rapat bersama mitra kerja masing-masing.

Rapat kerja internal direncanakan bakal dimulai setelah Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD mengesahkan jadwal resmi.

“Setelah tahun baru, kita bisa langsung memulai agenda kerja kita (Komisi III),” sambungnya.

Abdullloh juga berbicara terkait isu-isu infrastruktur dasar yang jadi kebutuhan utama masyarakat.

Salah satu yang menjadi prioritas ialah persoalan air bersih dan penyelesaian soal jalan Muara Rapak.

“Masalah air bersih dan Muara Rapak yang jadi kebutuhan mendesak serta diidam-idamkan masyarakat Balikpapan. Setiap tahun, pembahasan terkait pembangunannya juga selalu jadi bahan pembicaraan,” tukasnya.

Baca juga: Komisi III DPRD Kaltim Evaluasi Kinerja Dinas PUPR Tahun 2023, Progres Hanya 86,39 Persen

Ia berharap, kepemimpinan gubernur baru nantinya, persoalan infrastruktur dasar bisa menjadi perhatian dan pertimbangan khusus untuk menyelesaikannya.

Dukungan pemerintah provinsi juga bisa mewujudkan program-program prioritas dalam pembangunan daerah.

Selain itu, kolaborasi antara Komisi III dan mitra kerja juga bisa memberikan solusi konkret dalam menghadapi tantangan infrastruktur di suruh Kaltim.

“Alhamdulillah, doa dan dukungan semua pihak kami berharap Komisi III bisa menjadi motor penggerak dalam mendukung pemerintahan baru untuk membangun Kaltim bersama lebih baik lagi,” tandasnya. (*)