Sufian Agus Akui tak Pernah Tahu soal Kenaikan Tarif Air PDAM Berau 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sempat menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus mengaku tidak tahu menahu mengenai kenaikan tarif air Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Battiwakal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Sufian Agus, dirinya menjabat sebagai Pjs Bupati Berau pada tanggal 25 September dan berakhir pada 23 November 2024.

Walaupun Surat Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Battiwakkal Berau Tahun 2024-2025 itu ditandatangani pada 29 September 2024, atau empat hari setelah dirinya ditunjuk menjadi pjs, namun Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim ini tidak pernah merasa menandatangani keputusan kenaikan tarif air tersebut.

Baca juga: Bupati Sri Juniarsih Mas Akui tak Tandatangani Surat Penyesuaian Tarif PDAM Berau

"Itu kan yang (tercantum) tanda tangannya Bu Sri Juniarsi Mas (Bupati Berau)? Tetapi ibu Sri sudah mengklarifikasi kalau tanda tangan itu palsu," ujarnya saat dikonfirmasi TribunKaltim.co pada Senin (6/1/2025).

Memang jelasnya, saat menjabat sebagai Pjs Bupati Berau, dirinya sempat bertemu dengan pihak pimpinan PDAM Battiwakal tetapi tidak membicarakan kenaikan tarif.

"Hanya membahas masalah internal mereka saja. Terkait masalah kondisi PDAM seperti biasa semisal masalah sambungan, permintaan banyak tetapi karena kemampuan tidak ada. Saya rasa semua (kondisi permasalahan) PDAM sama, seperti itu saja keluhan mereka," ucapnya.

Kemudian permasalahan PDAM yang ditemuinya saat di Berau ialah kurangnya anggaran untuk penambahan pipa-pipa penyambung di kawasan pesisir.

"Jadi seperti biasa tidak ada yang lain-lain, dan tentang kenaikan juga kita tidak pernah ngomongin hal itu," pungkasnya.

Baca juga: Alasan PDAM Berau Bisa Sabet Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik

Persoalan mengenai kenaikan tarif air bersih yang dikeluhkan masyarakat itupun membuat Mahasiswa Berau di Samarinda melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/1/2025).

Para mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) itu menuntut agar Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik berkoordinasi dengan Bupati Berau hingga Kejati Kaltim untuk mengusut adanya dugaan maladministrasi dan rasuah di lingkungan Perumdam Battiwakkal.

Pihak Perumdam (Battiwakkal) menaikan tarif tidak sesuai aturan dan menyengsarakan masyarakat Berau.

"Tiba-tiba tagihan jadi Rp500 ribu sampai 4 juta apa masuk akal? Belum lagi tidak jelas siapa yang tanda tangani kenaikan tarif itu," bunyi narasi para mahasiswa yang kala itu membawa puluhan karangan bunga sebagai bentuk protes.

(*)