'Aneh, Jeruk Makan Jeruk', Respons Tim Hukum Hasto Kristiyanto Usai KPK Periksa Eks Penyidiknya

TRIBUNKALTIM.CO -  Pemeriksaan mantan Penyidik KPK Ronald Paul Sinyal dalam perkara Hasto Kristiyanto semakin menegaskan KPK sedang menutupi kelemahan dalam pembuktian atau kekurangan bukti.

Ini diungkap oleh Ketua Tim Penasehat Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis.

Todung sekaligus mengonfirmasi Hasto memang ditarget sejak lama.

Baca juga: Effendi Simbolon Minta Megawati dan Hasto Mundur dari Jabatannya, Sebut PDIP Butuh Pembaharuan

Sebagaimana yang diungkapkan di media, mantan Penyidik KPK yang sekarang bertugas di Mabes Polri, Ronal Paul Sinyal ditanya penyidik tentang keterlibatan Hasto Kristiyanto. 

“Keterangan mantan penyidik ini tentu saja tidak valid secara hukum dan bias karena ia tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi serta tidak mendengar secara langsung, sehingga tindakan pemeriksaan seperti ini jelas melanggar KUHAP jika tetap dipaksakan oleh KPK,” kata Todung dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/1/2025).

Todung pun merasa aneh dengan praktik penyidik memeriksa mantan penyidik yang menangani perkara yang sama.

“Aneh, seperti jeruk makan jeruk,” imbuhnya.

Dia juga menilai, jika hal-hal ini diperbolehkan kenapa tidak langsung penyidik menyimpulkan seseorang bersalah dan menjatuhkan hukuman sekaligus? 

“Perlu diketahui, pemeriksaan penyidik di pengadilan biasanya dikenal dengan istilah saksi verbalisan yang hanya dilakukan oleh Majelis Hakim jika terdapat saksi yang mengubah keterangan karena ada tekanan atau paksaan,” ujarnya.

“Praktik-praktik seperti ini tidak etis dilakukan oleh Penyidik KPK. Apalagi seperti yang diungkapkan Mantan Penyidik KPK tersebut di media, ada materi perkara yang disimpulkan sendiri dan bertentangan dengan fakta persidangan dan putusan pada perkara Wahyu Kurniawan dkk yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu tentang Harun Masiku yang tidak bisa memenuhi seluruh permintaan Wahyu Kurniawan sejumlah Rp1 Miliar dan kemudian diframing ada pihak lain yang juga menjadi sumber dana. Padahal di putusan justru terbukti seluruh dana tersebut berasal dari Harun Masiku,” paparnya.

Todung pun mengajak KPK menghentikan praktik-praktik penegakan hukum seperti itu dan menjalankan tugas secara profesional tanpa menarget pihak tertentu. 

“Bagaimana mungkin pendapat atau imajinasi mantan penyidik seolah-olah dibungkus menjadi fakta hukum?” tanya Todung.

Pihaknya pun menduga, upaya menggiring pendapat publik sekaligus pemeriksaan yang dilakukan Penyidik KPK ini seperti ingin menutupi kelemahan dalam pembuktian perkara ini sampai-sampai harus memanggil mantan Penyidik yang juga pernah berada di tim yang sama dengan penyidik saat ini.

Selain itu, mantan penyidik KPK tersebut juga mengatakan Hasto sudah diusulkan ke Pimpinan KPK sejak 2020 untuk menjadi tersangka. 

“Hal ini menurut kami semakin mempertegas Pak Hasto memang ditarget sejak lama. Tidak dapat di tahun 2020, kemudian dicari-cari terus kesalahannya hingga sekarang di era Pimpinan baru ditersangkakan ketika Pak Hasto keras sekali mengkritik praktik pengrusakan demokrasi di Indonesia,” kata dia.

Baca juga: Eks PDIP, Effendi Simbolon Ingatkan Hasto bahwa Jokowi Pernah Melindunginya dari Kejaran KPK

Megawati Diminta Mundur

PDI Perjuangan (PDIP) menduga, pernyataan Effendi Simbolon yang menyarankan Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketua Umum partai merupakan hasil pertemuannya dengan Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.

"Kami menduga pernyataan Effendi Simbolon merupakan hasil pertemuan dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Solo dan kami semakin yakin ucapan Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mengawut-awut (mengacak-acak) partai," ungkap Guntur kepada Tribunnews, Rabu (8/1/2025).

Guntur menilai, Effendi Simbolon tidak sepatutnya mengomentari PDIP lantaran bukan lagi kader partai.

"Effendi Simbolon sudah dipecat dari PDI Perjuangan, maka tidak layak dan tidak etis mengomentari PDI Perjuangan."

"Pernyataannya minta Ibu Megawati mundur adalah pernyataan kurang ajar," tegasnya.

Adapun terkait perkembangan kasus Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku, Guntur menilai hal itu bermuatan politik.

"Kami semakin yakin penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan  merupakan 'orderan politik' dan sebagai pintu masuk untuk menekan Ibu Megawati mundur."

"Semakin terungkap cara licik, nabok nyilih tangan (menampar pinjam tangan). Ada yang memakai KPK untuk menyerang PDI Perjuangan," pungkasnya.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto, PDIP: Pengalihan Isu Jokowi Presiden Terkorup di Dunia

Pernyataan Effendi Simbolon

Sebelumnya, Effendi menyatakan Megawati seharusnya bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto. 

"Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," ucapnya, Rabu (8/1/2025).

Effendi menyebut, langkah mundur Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral atas kasus ini. 

"Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum," tuturnya.

Menurutnya, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan.

Dia mengusulkan agar posisi ketua umum dan jabatan strategis lainnya direstrukturisasi.

"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini," tegasnya.

Sebagai mantan kader PDIP, Effendi mengaku prihatin dengan kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu. 

Dia menilai bahwa perkara yang menimpa Hasto adalah petaka besar bagi PDIP, terutama karena melibatkan pejabat dengan posisi tinggi.

"Ya itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya," imbuh Effendi.

Effendi Cari Panggung

Sementara itu, politisi senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur dari jabatan Ketua Umum PDIP merupakan upaya mencari panggung politik. 

"Enggak ada maknanya, cuma cari panggung," kata Andreas saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (8/1/2025). 

Menurut Andreas, Effendi tidak memiliki legitimasi untuk meminta Megawati turun dari jabatan Ketua Umum PDIP.

"Effendi itu siapa?" ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini.

Untuk diketahui, pertemuan Effendi Simbolon dan Jokowi berlangsung di kediaman sang mantan Wali Kota Solo pada Kamis (2/1/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung 1,5 jam.

Jokowi mengungkapkan, pertemuan itu membahas banyak hal.

Jokowi menepis adanya pembicaraan masalah politik.

"Pertemuan biasa, bertemu dengan senior. Cuma silaturahmi biasa," ucap Jokowi, Jumat (3/1/2025). (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tim Hukum Hasto Kristiyanto Nilai KPK Aneh Periksa Eks Penyidik: Jeruk Makan Jeruk dan PDIP Duga Pernyataan Effendi Simbolon Sarankan Megawati Mundur adalah Hasil Pertemuan dengan Jokowi.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram