DPRD Kaltim Minta Proses Hukum Kasus Muara Kate Paser Tetap Jalan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kasus penyerangan yang terjadi di Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser pada Jumat 15 November 2024 lalu jadi sorotan DPRD Kaltim.

Hal tersebut juga masuk dalam pembahasan rapat komisi di DPRD Kaltim. 

Pasalnya, kasus ini menyangkut pada ranah penegakkan hukum.

Kasus Muara Kate dari penyerangan yang terjadi Muara Kate menyebbkan adanya dua korban dalam peristiwa berdarah ini.

Satu korban meninggal dunia akibat tebasan benda tajam pada bagian lehar oleh orang tak dikenal (OTK) yakni Rusel (60) dan korban selamat yaitu Anson (55).

"Proses hukum harus berjalan. Jangan sampai kasus ini perlahan mulai menghilang," tegas Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, Minggu (12/1/2025).

Baca juga: Polisi Beber Kendala Penyelidikan Pembunuhan di Muara Kate Paser, Saksi Kunci tak Kenal Pelaku

Baca juga: Kasus di Muara Kate Jadi Atensi Kepolisian, Kapolres Paser Pastikan Penyelidikan Terus Berlanjut 

Ia menyoroti tragedi berdarah di Muara Kate Paser ini, yang hingga kini belum menemukan titik terang. 

Menurutnya, proses hukum harus berjalan dan ditegakkan.

Beberapa pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus Muara Kate, seperti kepolisian, pemerintah setempat, harus mengambil langkah tegas secepatnya. 

Terlebih, korban meninggal dunia adalah tokoh masyarakat. 

“Tapi ini masih masa transisi, jadi ke depan kami berencana untuk mengundang stakeholder terkait, untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut," sambung Salehuddin.

Ia juga mengungkapkan duka cita mendalam kepada para korban. 

Salehuddin menegaskan perlu ada antisipasi agar tragedi tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Baca juga: 15 Saksi Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Kekerasan yang Terjadi di Dusun Muara Kate Paser

Disisi lain, kerukunan antar kalangan masyarakat juga diperlukan, untuk saling menjaga kondusifitas. 

"Harus kita jaga mulai sekarang ada kondusifitas antar suku, organisasi, dan setiap elemen masyarakat. Ini juga sebagai mengantisipasi adanya perpecahan di antara berbagai pihak," ujarnya. (*)