Hadiri RDP Bersama DPRD Samarinda, Ratusan Tenaga Honorer Pertanyakan Status Kerja

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Ratusan pegawai honorer dari berbagai instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Samarinda memadati Ruang Rapat Lantai II Gedung DPRD Samarinda, Selasa (14/12025).

Mereka mengikuti diskusi bersama Komisi I DPRD Samarinda untuk mencari kejelasan mengenai status kerja yang hingga kini masih menggantung.  

Para pegawai honorer menyampaikan keluhan atas lamanya masa pengabdian mereka tanpa adanya kepastian status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Padahal, proses seleksi PPPK telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Namun, hasil seleksi tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil tenaga honorer yang berhasil diangkat, sementara sisanya masih menunggu tanpa kejelasan.  

Baca juga: Pastikan Kesejahteraan Buruh, DPRD Samarinda Dorong Perusahaan Patuhi Kenaikan UMK 2025

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer di Samarinda yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencapai sekira 4.000 orang.

Dari jumlah tersebut, hanya 900-an orang yang berhasil diangkat pada tahap pertama seleksi PPPK.  

"Yang diterima tahap pertama itu tidak sampai seribu orang. Sisanya ini yang dipertanyakan oleh teman-teman PPPK terkait status mereka. Ternyata mereka pernah mendapatkan status sebagai ASN paruh waktu, dengan penggajian yang masih seperti sekarang, bahkan dinaikkan. Namun, mereka yang lolos PPPK akan menerima gaji setara ASN, hanya saja tanpa dana pensiun," jelas Samri.  

Samri juga menyampaikan harapannya agar seluruh tenaga honorer di Samarinda dapat diangkat menjadi ASN atau PPPK secara bertahap.

Ia menekankan bahwa pengabdian panjang para honorer, yang bertahan dengan gaji seadanya selama puluhan tahun, layak mendapatkan penghargaan yang setimpal.  

"Mereka bertahan karena ada harapan bisa diangkat sebagai ASN atau PNS. Kalau harapan itu hilang, maka pengorbanan mereka selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Namun, karena pengangkatan ini bergantung pada kemampuan keuangan daerah, prosesnya harus bertahap. Kalau tahun ini hanya bisa menggaji seribu orang, maka itu dulu yang diangkat. Tahun depan, jika keuangan meningkat, kita bisa tambah lagi dari waiting list," paparnya.  

Baca juga: Apresiasi Wajib Pajak Dinilai Penting, DPRD Samarinda Harap Kesadaran Masyarakat Turut Meningkat

Meski begitu, para tenaga honorer yang hadir tetap merasa khawatir dengan masa depan mereka. 

Diskusi yang berlangsung selama beberapa jam ini memberikan sedikit angin segar bagi para honorer.

DPRD Samarinda berjanji akan terus mengawal aspirasi mereka dan mendorong Pemerintah Kota untuk mencari solusi terbaik guna mempercepat proses pengangkatan PPPK.  

Dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, Ketua Komisi I DPRD Samarinda berharap pemerintah dapat melakukan langkah konkret untuk menjamin nasib tenaga honorer. 

"Selama masuk dalam database BKN, mereka punya peluang diangkat menjadi PPPK. Namun, butuh kesabaran karena ini tergantung pada kemampuan keuangan daerah," tutup Samri. (*)