Sidang Sengketa Pilkada Jatim 2024, Kubu Khofifah-Emil Sebut Tuduhan Pengurangan Suara Tidak Jelas

TRIBUNKALTIM.CO - Sidang sengketa Pilkada Jatim 2024, kubu Khofifah-Emil menilai tuduhan pengurangan suara yang didalilkan paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, sangat tidak jelas.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Khofifah-Emil Dardak, Edward Dewaruci, dalam sidang sengketa pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas karena tidak bisa menguraikan subyek hukum, tempus, lokus, dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara itu dilakukan," ucap Edward, Jumat.

Dia mengatakan, kubu Risma-Gus Hans sekonyong-konyong menyimpulkan perolehan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkisar 0-30 suara merupakan indikasi terjadinya kecurangan.

Baca juga: Jadwal Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada Sulteng 2024, Agenda Penyampaian Keterangan Tergugat

Padahal, minimnya perolehan suara Risma-Gus Hans bukanlah bukti terjadinya manipulasi, sehingga tidak boleh disebut anomali yang mengindikasikan kecurangan dan pelanggaran.

"Faktanya, perolehan suara 0-30 juga dialami oleh pihak terkait dan juga paslon nomor urut 1. Jika dianggap ada pengurangan, sejauh mana signifikansi perolehan suaranya?" ucap Edward.

Oleh sebab itu, Khofifah-Emil Dardak meminta agar MK menerima eksepsi mereka dan menolak seluruh permohonan kubu Risma-Gus Hans.

Adapun tuduhan pengurangan suara ini disampaikan Risma-Gus Hans dalam permohonan mereka yang disidangkan pada Rabu (8/1/2025) pekan lalu.

Menurut mereka, terjadi pengalihan suara dari formulir C.Hasil-KWK-Gubernur ke formulir D.Hasil-Kecamatan-KWK-Gubernur menjadi modus utama dalam meningkatkan suara salah satu kandidat.

Dalam dalilnya, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan disebut terjadi pengurangan suara untuk pasangan lain yang secara signifikan memengaruhi hasil akhir. Manipulasi ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu di setiap jenjang.

Risma-Gus Hans meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang menyatakan kemenangan Khofifah-Emil Dardak dalam Pilgub Jatim.

Mereka meminta MK menetapkan paslon Risma-Gus Hans menjadi pemenang atau melakukan pemungutan suara ulang tanpa paslon nomor urut 2, Khofifah-Emil Dardak.

KPU Jatim Bantah Manipulasi Suara

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) selaku Termohon membantah dalil manipulasi rekapitulasi dan penghitungan suara yang didasarkan atas stabilitas perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Pihak Terkait) di angka 58,54 persen dari awal hingga akhir rekapitulasi.

 Hal ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan lanjutan untuk Perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (17/1/2025).

“Logikanya stabilitas angka tersebut justru menunjukkan perolehan suara yang masuk berimbang karena jika perolehan suara yang masuk tidak berimbang tentu mengakibatkan persentase perolehan suara calon tersebut akan semakin naik sementara yang lain akan semakin turun,” ujar kuasa hukum Termohon Josua Victor di hadapan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung I MK, Jakarta, dikutip dari mkri.id.

Termohon juga mengatakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait.

Pada faktanya tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang spesifik menerangkan keberatan terkait dalil permohonan serta tidak ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu di tingkat kabupaten maupun provinsi  terkait dalil permohonan Pemohon.

Bantah Dalil Penggunaan DPT 100 Persen

KPU Jatim juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 100 persen di 86 TPS seperti TPS 01 Desa Giri Kecamatan Grogol Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Termohon, yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menuangkan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam form model C.Hasil-KWK-Gubernur yang semestinya jumlah pemilih dalam DPT ditulis berdasarkan form model A.KabKo Daftar Pemilih, tetapi oleh KPPS ditulis berdasarkan C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK.

Atas permasalahan tersebut telah dilaksanakan perbaikan oleh KPPS pada saat itu juga.

Khofifah-Emil Dardak Tolak Pengurangan Suara

Khofifah-Emil Dardak (Pihak Terkait) menolak dalil Paslon 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans) yang menyebut terdapat total suara tidak sah sejumlah 1.204.610 suara yang memiliki kecenderungan terkait penurunan suara Pemohon dan menghasilkan perolehan suara Paslon 2 lebih banyak dibandingkan dengan Pemohon.

Menurut Khofifah-Emil, Pemohon tidak membuktikan adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara total suara tidak sah dengan penurunan suara Pemohon maupun tingginya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.

“Sehingga tidak beralasan hukum apabila Pemohon mendalilkan adanya anomali perolehan suara tidak sah lantas kemudian dibebankan kepada Pihak Terkait agar suara sahnya dikurangi,” kata kuasa hukum Pihak Terkait Edward Dewaruci.

Dengan demikian, Termohon dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Dalam keputusan tersebut, Paslon Nomor Urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh 1.797.332 suara; Paslon Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak mendapatkan 12.192.165 suara; serta Paslon Nomor Urut 3 Risma-Gus Hans mengantongi 6.743.095 suara.

Total suara sah mencapai 20.732.592 suara dan total suara tidak sah 1.204.610 suara.

Di samping itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dewita Hayu Shinta mengatakan, terkait dalil suara tidak sah tersebut, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.

Berdasarkan hasil pencermatan yang pada pokoknya persentase terbesar di Kabupaten Tuban sejumlah 69.324 suara tidak sah dengan persentase 10,59 persen disusul Kabupaten Pasuruan sejumlah 72.499 suara tidak sah dengan persentase 7,99 persen, Kabupaten Jombang 55.742 suara tidak sah dengan persentase 7,70 persen, dan Kabupaten Bojonegoro 58.296 suara tidak sah dengan persentase 7,23 persen. 

Sementara tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan terhadap dalil penggunaan DPT 90-100 persen.

Sebagai informasi, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB.

Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Khofifah-Emil karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilgub Jawa Timur pada tahun 2024.

Selanjutnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pilkada Jatim 2024 dalam Keputusan KPU Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut: Luluk-Lukmanul 1.797.332 suara dan Risma-Gus Hans 6.743.095 suara.

Pemohon pun memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan KPU Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Jatim 2024 di seluruh TPS se-provinsi Jawa Timur yang diikuti paslon nomor urut 1 Luluk-Lukmanul dan paslon nomor urut 3 Risma-Gus Hans dengan tidak mengikutsertakan paslon nomor urut 2 Khofifah-Emil.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kubu Risma Tuduh Ada Pengurangan Suara, Pihak Khofifah: Tidak Jelas!"