Info Terkini Mudik Gratis 2025 BUMN, Erick Thohir Pastikan Kuota di Ramadhan Tahun Ini Lebih Banyak

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap keikutsertaan masyarakat dalam program Mudik Gratis 2025 terus mengalami peningkatan.

Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Mudik Gratis dan Balik Rantau Gratis, di Gradhika Bhakti Praja, Kamis (9/1/2025).

Dalam rapat itu, ada beberapa poin yang disampaikan, di antaranya mengenai jumlah kendaraan untuk mengakomodasi kepesertaan masyarakat, harus terpenuhi dahulu.

“Perlu kontribusi dari berbagai pihak. Kami komunikasikan ke teman-teman dunia usaha, untuk menambah kapasitas (armada bus),” ucap Sumarno.

Tak hanya pemenuhan kuota armada, dia menginginkan kepesertaan masyarakat juga seimbang dengan jumlah kursi yang disediakan.

Lebih lanjut, Sumarno menyampaikan telah menerima banyak masukan dari masyarakat, terkait lokasi titik kumpul saat balik rantau dari Jawa Tengah ke Ibu Kota.

“Titik kumpul untuk balik rantaunya menyebar di Jawa Tengah. Mungkin mereka (masyarakat) merasa (lokasi) terlalu jauh. Nah ini yang perlu diklaster, untuk mendekatkan titik kumpulnya,” ucapnya seperti dilansir jatengprov.go.id.

Baca juga: Syarat Warga Kukar Bisa Titip Kendaraan di Polres Kukar Kala Mudik Akhir Tahun, Gratis

Ditambahkan, dengan adanya klaster, diharapkan masyarakat tak harus menempuh jarak terlalu jauh, sehingga bisa menekan pengeluaran biaya transportasi menuju titik kumpul.

Untuk diketahui, kuota program Mudik Gratis yang diselenggarakan Pemprov Jateng pada 2024 ditujukan untuk pekerja sektor informal.

Jumlahnya mencapai kuota sebanyak 11.400 kursi bus dan 1.088 kursi kereta api.

Program Mudik Gratis Pemprov Jateng juga diiringi instansi pemerintah lainnya, salah satunya dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan yang cukup menjadi primadona adalah mudik motor gratis via kapal PT Pelni, dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Sumarno juga menyarankan agar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bisa berkomunikasi lebih awal dengan Kemenhub, agar lebih memaksimalkan kepesertaan masyarakat. 

Setelah komunikasi lintas instansi berjalan, kata dia, sosialisasi kepada masyarakat juga bisa dilakukan lebih awal, agar kapasitas penumpang bisa optimal.

“Sehingga kita bisa fasilitasi masyarakat untuk pulang ke Jawa Tengah,” tandas Sumarno. 

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram