Prabowo Targetkan Penghematan Anggaran Rp306,6 Triliun, Kementerian dan Lembaga Mulai Eksekusi

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto targetkan penghematan anggaran Rp306,6 triliun, kementerian dan lembaga mulai eksekusi.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajarannya hingga ke pemerintah daerah untuk melakukan penghematan anggaran 2025.

Ketentuan penghematan anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Baca juga: Prabowo Resmikan Jalan Tol IKN Kaltim di Tengah Tahun 2025, Cek Progress Pembangunan Terkini

Instruksi Prabowo ini pun mulai dieksekusi.

Sejumlah kementerian/lembaga mulai menghitung ulang pengeluaran mereka, agar anggaran yang dihemat sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp 306,6 triliun. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, bakal memangkas anggaran perjalanan dinas dan operasional kantor.

Selain itu, Komisi Antirasuah juga akan mengoptimalkan ruang-ruang di lingkungan kantornya serta aplikasi daring untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya sosialisasi.

“Sedangkan untuk kegiatan di luar kota, akan dilakukan skala prioritas dan pembatasan jumlah personel,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Hanya saja, ia menegaskan, efisiensi ini tidak akan mengganggu belanja lembaga untuk menggaji pegawai.

Senada, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Togar M Simatupang mengatakan, proses penghematan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi dalam penggunaan anggaran.

Namun, ia memastikan bahwa penghematan tersebut akan dilakukan secara permanen sesuai instruksi Presiden.

“Kami menyisir anggaran tahun 2025 dan melakukan rasionalisasi, khususnya untuk dukungan manajemen seperti rapat-rapat, kepanitiaan, kunjungan, serta kegiatan rapat dan seminar yang akan dilakukan secara daring,” kata Togar M Simatupang, saat dikonfirmasi terpisah.

“Langkah-langkahnya sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, bukan hanya secara sementara atau temporer, tetapi akan dilakukan secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Polri bakal menggencarkan penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi dan kegiatan operasional guna memangkas kegiatan rapat dan seminar yang dianggap kurang penting.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Seluruh PSN Dievaluasi, Hubungan dengan Jokowi Memburuk? Ini Kata Pengamat