Info Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Kaltim, Akmal Malik Sebut Prabowo Lantik di Jakarta Bukan IKN

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar pelantikan kepala daerah terpilih di Kaltim. 

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik sebut Presiden Prabowo Subianto diantik di Jakarta bukan di IKN Nusantara

Diketahui, pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada Serentak 2024 tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), kabarnya dilaksanakan pada 6 Februari 2025.

Hal ini sesuai keputusan rapat kerja Komisi II DPR, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berlangsung di gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (22/1). 

Namun dari dinamika yang berkembang, tersiar kabar bahwa jadwal pelantikan kepala daerah dimundurkan.

Baca juga: 820 Rumah di Bengkuring Samarinda Terendam Banjir hingga 1,2 Meter, Warga Enggan Ngungsi

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik para kepala daerah terpilih secara serentak.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat ditanya terkait pelantikan kepala daerah ini juga membenarkan bahwa akan dilangsungkan di Jakarta.

Namun, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Dirjen Otda Kemendagri ini mengatakan bahwa pelantikan menunggu selesainya gugatan di MK yang kini tengah berproses.

Di Kaltim sendiri diantara 11 Pilkada, 7 tujuh di antaranya, dipastikan ikut dalam pelantikan Februari mendatang.

“Di Jakarta (nanti pelantikannya). Kalau Pilgub Kaltim ada PHP (Perselisihan Hasil Pilkada). di MK,” tegasnya singkat, Selasa (27/1/2025).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan seluruh kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilangsungkan di Jakarta pada 6 Februari 2025. 

Tito mengatakan, pelantikan digelar di Jakarta karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota dan belum ada keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"(Pelantikan) di ibu kota negara, Jakarta. Jakarta kan statusnya sekarang masih (ibu kota). Daerah Khusus Jakarta nomenklaturnya, tapi masih sebagai ibu kota negara sebelum ada Keppres," kata Tito beberapa waktu lalu.

Tito mengungkapkan pelantikan kemungkinan akan digelar di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menyebut, Prabowo didaulat untuk melantik para gubernur, bupati, dan Walikota merujuk Pasal 164B Undang-Undang Pilkada yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk melantik serentak seluruh kepala daerah.