Gas 3 Kg Langka, Wakil Ketua MPR Sebut Pengecer Tetap Diperlukan namun Harus Didata dan Diawasi

Dalam pandangan Eddy, usaha gas 3 kg ini memang kompleks. Di satu pihak ini adalah usaha retail yang perlu menyentuh masyarakat sampai ke pelosok negeri .

Tapi di lain pihak gas 3 kg adalah produk subsidi yang wajib diawasi distribusinya karena rawan penyalahgunaan dan sering salah sasaran.

"Dari tahun ke tahun volumenya naik dan sekitar 70-75 persen gas ini kita impor, sehingga menguras devisa," ungkapnya.

Di sisi lain, Eddy menjelaskan banyak di antara pengecer itu adalah UMKM yang bisa menyambung hidup dari menjual gas 3kg. 

“Karena itu menggugurkan keikutsertaan para pengecer dalam mendistribusikan gas 3kg sebaiknya dipertimbangkan ulang," kata Eddy.

Secara khusus Eddy  mengusulkan agar tata cara penjualan gas 3kg dievaluasi dengan memperbaiki data penerima subsidi, menentukan sistem penyaluran subsidinya (langsung ke penerima atau tetap seperti yang berlaku saat ini) dan memperketat sistem pengawasannya di lapangan. 

"Karena pengecer umumnya adalah pelaku UMKM, tidak ada salahnya jika mereka didaftarkan secara resmi, diberikan pelatihan bahkan penghargaan jika berkinerja baik dan jujur," tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polemik gas 3kg Langka, Waka MPR: Pengecer Tetap Diperlukan Tapi Harus Didata

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.