Jadwal Pelantikan 7 Walikota/Bupati Terpilih di Kaltim, Daftar Paslon yang Masih Tunggu Putusan MK

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut jadwal pelantikan 7 walikota/bupati terpilih hasil Pilkada 2024 di Kaltim.

Setelah sidang putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Rabu (5/2/2025) sesi siang hari ini, dua paslon masih harus menunggu sidang MK lantaran gugatan sengketa Pilkada 2024 lanjut ke pembuktian.

Mahkamah Konstitusi masih akan menggelar sidang putusan dismissal hingga malam hari ini pukul 19.30 WIB/Wita nanti.

Sementara, masih 7 walikota/bupati terpilih hasil Pilkada 2024 di Kaltim yang dipastikan akan dilantik 20 Februari 2025 mendatang lantaran tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Serentak 20 Februari 2025, Menunggu Hasil Putusan MK

Sedangkan 5 paslon lainnya masih harus menunggu hasil sidang MK.

Saat berita ini diturunkan, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan dismissal untuk sengketa Pilkada Kukar 2024.

Gugatan Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais dengan Nomor perkara 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan tidak dapat diterima MK.

Sementara dua perkara Pilkada 2024 dari Kaltim lainnya tidak dibacakan karena masih akan lanjut ke sidang pembuktian.

Dua perkara di Pilkada 2024 Kaltim yang masih akan lanjut adalah gugatan Dendi Suryadi-Alif Turiadi dengan nomor perkara 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan gugatan Madri Pani-Agus Wahyudi dengan nomor perkara: 81/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Sementara itu, putusan dismissal untuk dua perkara lainnya yakni gugatan Isran Noor-Hadi Mulyadi dalam sengketa Pilkada Kaltim 2024 dan gugatan Novita Bulan-Artya Fathra Marthin dalam sengketa Pilkada Mahulu 2024 masih akan digelar di sesi malam mulai pukul 19.30 WIB atau 20.30 Wita. 

Daftar Walikota/Bupati terpilih di Kaltim yang tak ada sengketa di MK

Komisioner KPU Kaltim, Suardi menyebut, ada 7 kepala daerah terpilih di Benua Etam yang akan dilantik lebih dulu karena tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

“Betul, ada 7 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan masing–masing KPU kabupaten/kota pada 9 Januari lalu akan dilantik 6 Februari 2025,” sebutnya, Kamis (23/1/2025).

1. Kota Samarinda: Andi Harun-Saefuddin Zuhri
2. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor-Abdul Waris Muin
3. Kabupaten Paser: Fahmi Fadli-Ikhwan Antasari
4. Kota Bontang: Neni Moerniaeni-Agus Haris
5. Kabupaten Kutai Timur: Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi
6. Kabupaten Kutai Barat: Frederick Edwin-Nanang Adriani

7. Kota Balikpapan: Rahmad Mas'ud-Bagus Susetyo

Selesaikan Tahapan Administrasi

Asisten I Setdakot Balikpapan Zulkifli mengatakan pemerintah daerah saat ini juga hanya menunggu hasil putusan MK menyangkut dismisal.

"Direncanakan 20 Februari karena menunggu hasil putusan MK menyangkut dismissal.

Diperkirakan akan keluar pada 4 atau 5 Februari, yang mana nanti nama kepala daerah hasil putusan dismisal akan dilantik bersamaan," ungkap Zulkifli, Rabu, (5/2/2025).

Menurutnya, informasi ini diperoleh setelah menghadiri rapat koordinasi persiapan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 bersama Mendagri Tito Karnavian pada 3 Februari lalu.

"Nanti pelantikan serentak akan dilaksanakan langsung oleh Bapak Presiden.

Mendagri juga mengingatkan agar proses administrasi pengusulan surat keputusan pengangkatan dapat dipercepat dalam dua hingga tiga hari ke depan," ujarnya.

Zulkifli menjelaskan bahwa tiap daerah diminta untuk menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dengan segera.

Proses ini diawali dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyerahkan hasil Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian diteruskan ke Gubernur sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri atau Presiden, terutama untuk pelantikan gubernur.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI guna memfinalisasi pelaksanaan pelantikan pada 20 Februari mendatang.

"Semoga seluruh tahapan ini berjalan lancar, baik di daerah maupun di pusat," kata Zulkifli.

Menurutnya, keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan proses pelantikan kepala daerah berjalan secara serentak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Paslon yang Menunggu Sidang MK

Dengan adanya 5 gugatan sengketa Pilkada 2024 di Kaltim ini, ada 4 paslon yang kini belum ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih sehingga belum bisa dilantik.

Komisioner KPU Kaltim, Suardi menyebut, ada 7 kepala daerah terpilih di Benua Etam yang akan dilantik lebih dulu karena tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

“Betul, ada 7 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan masing–masing KPU kabupaten/kota pada 9 Januari lalu akan dilantik 6 Februari 2025,” sebutnya, Kamis (23/1/2025).

Pada Pilkada 2024 lalu, Kaltim menyelenggarakan 11 pemungutan suara yang terdiri dari satu pemilihan gubernur–wakil gubernur, tiga daerah pemilihan wali kota–wakil wali kota, dan tujuh lainnya yakni pemilihan bupati–wakil bupati.

Suardi mengungkapkan, 5 gugatan yang telah dimohonkan dari 4 hasil Pilkada 2024 dan tengah berproses di MK, menunggu putusan pengadilan.

Jika telah ada putusan MK, maka pihaknya baru akan melakukan pelantikan.

Daftar 4 paslon yang tunggu hasil sidang MK:

1. Rudy Mas'ud-Seno Aji (cagub-cawagub di Pilkada Kaltim 2024)
2. Edi Damansyah-Rendi Solihin (cabu-cawabup di Pilkada Kukar 2024)
3. Sri Juniarsih-Gamalis (cabup-cawabup di Pilkada Berau 2024)
4. Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah (cabup-cawabup di Pilkada Mahulu 2024)

Baca juga: Jadwal Putusan Dismissal MK untuk 5 Sengketa Pilkada 2024 di Kaltim, Nasib Gugatan

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy/Zainul/kompas.com)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram