Kapan Putusan Dismissal MK? Jadwal Pelantikan Kepala Daerah termasuk 7 Walikota/Bupati di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Kapan putusan dismissal Mahkamah Konstitusi akan dibacakan?

Jadwal putusan dismissal MK menjadi sorotan bukan hanya bagi yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi tetapi juga tidak bersengketa lantaran pelantikan kepala daerah tertunda.

Pemerintah semula merencanakan akan melaksankan pelantikan Kepala Daerah 2025 hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di MK, pada 6 Februari 2025 termasuk di antaranya 7 Walikota/Bupati terpilih di Kaltim.

Mahkamah Konstituti dijadwalkan akan membacakan putusan dismissal untuk 310 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pilkada 2024 dalam dua hari berturut-turut yakni Selasa-Rabu 4-5 Februari 2025. 

Baca juga: Pelantikan Kepala Daerah 2025 Batal Digelar 6 Februari, Mendagri: Tunggu Putusan Dismissal MK

Di laman resminya, MK juga telah mengumumkan jadwal pembacaan putusan dismissal untuk 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. 

7 Walikota/Bupati Terpilih di Kaltim Segera Dilantik

Komisioner KPU Kaltim, Suardi menyebut, ada 7 kepala daerah terpilih di Benua Etam yang akan dilantik lebih dulu karena tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

“Betul, ada 7 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan masing–masing KPU kabupaten/kota pada 9 Januari lalu akan dilantik 6 Februari 2025,” sebutnya, Kamis (23/1/2025).

1. Kota Samarinda: Andi Harun-Saefuddin Zuhri
2. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor-Abdul Waris Muin
3. Kabupaten Paser: Fahmi Fadli-Ikhwan Antasari
4. Kota Bontang: Neni Moerniaeni-Agus Haris

5. Kabupaten Kutai Timur: Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi

6. Kabupaten Kutai Barat: Frederick Edwin-Nanang Adriani

Baca juga: Info Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Kaltim, Akmal Malik Sebut Prabowo Lantik di Jakarta Bukan IKN

7. Kota Balikpapan: Rahmad Mas'ud-Bagus Susetyo

Pada Pilkada 2024 lalu, Kaltim menyelenggarakan 11 pemungutan suara yang terdiri dari satu pemilihan gubernur–wakil gubernur, tiga daerah pemilihan wali kota–wakil wali kota, dan tujuh lainnya yakni pemilihan bupati–wakil bupati.

Suardi mengungkapkan, 5 gugatan yang telah dimohonkan dari 4 hasil Pilkada 2024 dan tengah berproses di MK, menunggu putusan pengadilan.

Jika telah ada putusan MK, maka pihaknya baru akan melakukan pelantikan.

Diketahui bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) dari Kaltim sendiri terdapat lima gugatan yang diajukan.

Putusan Dismissal Langsung Diunggah

Jelang pembacaan putusan dismissal MK, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (31/1/2025).