Viral LPG 3 Kg di Samarinda Langka dan Harga Melambung Rp 50 Ribu, Respons Wali Kota Andi Harun

TRIBUNKALTIM.CO - Beredar viral gas elpiji 3 kg langka di Samarinda Kalimantan Timur, harga melambung hingga Rp 50 ribu.

Kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Samarinda membuat warga kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk memasak.

Beberapa warga bahkan terpaksa kembali menggunakan kayu bakar dan minyak tanah sebagai alternatif.

Trisno, salah satu warga Samarinda, mengungkapkan bahwa kondisi ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan cara tradisional.

Baca juga: Ketersediaan LPG 3 Kg Masih Sulit, Pangkalan Sebut Jatah untuk Balikpapan Terbagi 

"Pakai kayu ajalah, kembali ke zaman dulu. Walaupun panci jadi hitam, yang penting bisa masak," ujarnya, Rabu (5/2/2025).

Ia juga mengeluhkan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil.

"Gas di sini Rp 45.000-50.000. Kalau satu minggu habis, belum tentu bisa cari lagi. Masalah harga kita gak masalah, tapi stoknya yang gak ada sama sekali," tambahnya.

Tanggapan Wali Kota

Menanggapi kelangkaan ini, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta masyarakat untuk mengawasi distribusi gas LPG yang seharusnya diperuntukkan bagi warga Samarinda.

"Kalau terjadi penjualan di luar kota yang seharusnya untuk warga Samarinda, mari kita awasi bersama," katanya.

Ia juga menyoroti dugaan permainan dalam distribusi LPG.

"Kan kita menduga ada orang-orang yang bermain dengan hal ini, contoh pengetap menjual ke luar daerah, atau daerah lain beli di Kota Samarinda dan dijual di daerahnya," ungkapnya.

Kelangkaan LPG Akibat Penyimpangan Distribusi?

Andi Harun juga menegaskan bahwa kelangkaan tidak akan terjadi jika agen dan pengecer menjalankan tugasnya dengan jujur.

"Kalau semua agen dan pengecer itu jujur, gak akan menjadi langka gas ini, kan sudah ada keputusan presiden bahwa pengecer boleh jualan lagi," ujarnya.

Ia juga meminta pihak terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

"Coba kalian tanya Patra Niaga, ada gak mereka jualan di luar Kota Samarinda?" tambahnya.

Kelangkaan LPG ini semakin menambah beban warga, terutama bagi mereka yang bergantung pada gas bersubsidi.

Hingga kini, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut.

Sub Pangkalan Gas LPG 3 Kg Wajib Daftar MAP Pertamina, Pembeli Harus Bawa KTP 

TRIBUNKALTIM.CO - Sub pangkalan gas LPG 3 Kg wajib daftar MAP Pertamina, pembeli harus bawa KTP.

Para pengecer LPG 3 kilogram (kg) yang kini berstatus sub pangkalan diwajibkan mengunduh dan menggunakan aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) milik Pertamina. Aplikasi tersebut sebelumnya sudah dipakai oleh para pangkalan.

Kini, dengan para pengecer yang berstatus sub pangkalan, mereka diwajibkan melakukan hal serupa.

Baca juga: Bahlil Diamuk Pembeli Gas, Prabowo Instruksikan Pengecer Bisa Jual Gas 3 Kg Lagi

Dengan aplikasi MAP, para pengecer diminta melaporkan transaksi penjualan elipiji 3 kg yang mereka lakukan.

"Jadi kan itu MAP-nya kan sekarang sudah dipakai sama oleh pangkalan-pangkalan resmi kan. Ya itu nanti tinggal disosialisasikan ke sub pangkalan, download, nanti bisa report di situ," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2).

Dengan diubahnya ketentuan di mana masyarakat bisa kembali membeli LPG 3 kg di pengecer, Fadjar berharap tidak ada "panic buying". Masyarakat diimbau tidak panik dan membeli elpji 3 kg seperlunya saja.

"Kami imbau juga masyarakat tidak perlu panik, jadi cukup beli seperlunya. Sub pangkalan juga yang baru mendapatkan kenaikan [statusnya dari pengecer] ini juga bisa membeli ya senormalnya saja seperti hari biasa," ujar Fadjar.

Bawa KTP

Masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg di subpangkalan tetap harus membawa KTP. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beralasan penggunaan KTP diperlukan untuk pendataan dan mencegah penyalahgunaan elpiji subsidi.

"Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Mau LPG 3 kg ini dipake oplos baru kasih ke industri. Nanti subsidi kita ini gimana? Itu maksudnya," katanya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2).

Larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg per 1 Februari 2025 menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut.

Di sejumlah wilayah, masyarakat harus mengantre panjang di Pangkalan Pertamina untuk mendapatkan gas subsidi tersebut selama tiga hari terakhir.

Pemerintah lalu mencabut kebijakan itu, dan pengecer seperti warung atau kios boleh menjual elpiji 3 kg.

Bahlil Lahadalia pun telah menjelaskan alasan pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg.

Baca juga: Penyaluran Gas 3 Kg di Samarinda Diperketat, Tangkal Penimbun dan Aksi Suntik

Menurutnya, pemerintah melakukan penataan distribusi elpiji 3 kg. 

Adapun satu di antara tujuannya agar subsidi gas tepat sasaran.

"Kita melakukan penataan ini dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran," ujarnya.

Bahlil memaparkan, subsidi untuk gas elpiji 3 kg tersebut mencapai Rp 87 triliun per tahun. Berdasarkan perhitungan dengan subsidi sebesar itu, harga elpiji 3 kg seharusnya 18-19 ribu rupiah per tabung.

"Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada mark up itu sudah paling jelek 20 ribu, sudah jelek banget lah," katanya.

Namun, ungkap Bahlil, harga di lapangan ternyata lebih dari itu. Masyarakat disebut membeli elpiji 3 kg sebesar Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per tabung. "Artinya subsidi kita ini banyak yang tidak tepat sasaran," imbuh dia. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Elpiji 3 Kg di Samarinda Langka dan Tembus Rp 50.000, Ini Kata Wali Kota"