Ketua DPRD Mahulu Soroti Tantangan TNI Manunggal Membangun Desa 2024, Minta Anggaran Tidak Bergeser

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Mahakam Ulu dijadwalkan akan dimulai pada 19 Februari dan berlangsung hingga 19 Maret 2024. 

Namun, Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, menyoroti adanya potensi hambatan akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program tersebut.  

Hal ini Ia sampaikan usia kegiatan Rakornis TMMD Ke-123 Wiltas TA 2025 secara video conference di wilayah Kodim 0912/Kbr, Kamis (6/2/2025). 

Baca juga: Bagaimana Putusan MK Soal Gugatan Pilkada 2024 di Kaltim? Hasil di Kukar, Berau, Mahulu dan Pilgub

"Sesuai tadi yang sudah kita dengar bersama di Zoom, bahwa TMMD ini akan mulai pembukaan di pelaksanaannya nanti tanggal 19 Februari, dalam jangka waktu kerja itu sekitar sebulan sampai tanggal 19 Maret," katanya. 

Menurutnya, Inpres tersebut berpotensi menyebabkan pergeseran anggaran yang dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan TMMD di Mahulu. 

Oleh karena itu, ia meminta pihak Kodim untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah.  

"Terkait dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, tentunya ini menjadi agak sedikit hambatan terkait dengan pelaksanaan TMMD di Mahulu," tuturnya.  

Ia juga mengusulkan agar Kodim berdiskusi dengan Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan alokasi anggaran tetap tersedia.  

"Oleh karena itu, tadi saya sebagai Ketua DPRD menyarankan perwakilan dari Kodim supaya berbicara lebih lanjut kepada pihak pemerintah, terutama bersama Pak Bupati dan Pak Sekda selaku Ketua TAPD, supaya anggaran, terutama anggaran untuk pelaksanaan TMMD ini, tidak mengalami pergeseran," tegasnya.  

Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Mahulu yang sulit menjadi alasan utama mengapa TMMD di daerah tersebut perlu dipersiapkan dengan baik dan bahkan sudah dilaksanakan lebih awal untuk menghindari keterlambatan.  

"Karena biar bagaimanapun, Mahulu ini letak geografisnya agak sulit, jadi untuk TMMD Mahulu sudah dilaksanakan sebelum waktunya, karena menghindari supaya tidak ada keterlambatan dalam penyelesaian," pungkasnya.  

Program Ini Sangat Membantu Masyarakat 

Ia meminta agar anggaran untuk program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tidak mengalami pengurangan. 

Menurutnya, TMMD memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan di Mahulu, terutama dalam peningkatan infrastruktur jalan dan penyediaan air bersih.  

"Saya meminta supaya ada pertemuan antara pihak terkait bersama Pak Bupati dan Pak Sekda, supaya anggarannya tidak dikurangi, supaya bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan yang sudah ada," ucapnya. 

Ia menegaskan bahwa TMMD merupakan program strategis yang sangat membantu masyarakat Mahulu, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.  

"Saya sebagai Ketua DPRD sangat mengapresiasi sekali kegiatan TMMD ini, karena sangat membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Mahulu," imbuhnya.  

TMMD di Mahulu tahun ini juga mencakup kelanjutan program sebelumnya di Kecamatan Laham. 

Program tersebut difokuskan pada pembangunan jalan dan peningkatan akses air bersih.  

"Tentunya, di dalam program TMMD ini ada peningkatan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, kemudian penyediaan air bersih juga," jelasnya.  

Menurutnya, program TMMD di Laham sudah dilakukan sebelumnya, tetapi belum selesai sehingga perlu dilanjutkan.  

"Ya, karena ini dua kali di Laham. Menurut Pak Kasdim tadi, itu adalah program lanjutan karena yang tahun lalu belum selesai," ujarnya.  

Dengan koordinasi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan TNI, diharapkan program TMMD tahun ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Mahulu. (*)