Pemkot Samarinda Temukan Warga Mampu Terdaftar Penerima LPG 3 KG

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Kelangkaan gas LPG 3 kilogram kembali terjadi di Kota Samarinda.

Padahal  sebelumnya Pemkot Samarinda telah mengeluarkan kartu khusus untuk memastikan distribusi tepat sasaran bagi warga miskin.

Kebijakan tersebut belum mampu sepenuhnya mengatasi keterbatasan pasokan bagi masyarakat umum.

Tak sedikit warga yang harus pulang tanpa membawa apa-apa karena stok gas di pangkalan habis sebelum mereka mendapat giliran.

Seperti yang diungkapkan Diana, warga Samarinda Seberang yang mengaku kesulitan saat mencari stok gas dilingkungan tempat tinggalnya.

Baca juga: Kebijakan Penjualan LPG Berubah-ubah, Walikota Samarinda Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat

"Susah lagi sekarang, kemarin sudah bawa gas kemana-mana pada habisan," ungkapnya.

Asisten II Ekonomi Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa pihaknya telah menjamin distribusi gas LPG 3 kilogram untuk warga miskin yang terdata.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 18 ribu warga yang telah terdaftar sebagai penerima gas bersubsidi.

"Kami sudah jamin bahwa semua masyarakat miskin yang terdata sebanyak 18 ribu orang akan mendapatkan gas. Daftarnya juga tidak bisa disalahgunakan," jelas Marnabas.

Ia mencontohkan temuan di Kelurahan Bukit Pinang sebelumnya, di mana terdapat dua orang yang tidak berhak menerima gas namun masuk dalam daftar.

"Mereka langsung kami keluarkan dari daftar, dan kami selalu memperbarui data tersebut agar distribusi tetap tepat sasaran," tambahnya.

Di samping itu, Marnabas juga menyebutkan bahwa pangkalan gas memiliki jatah yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin.

Dari kuota 400 tabung per minggu, sebanyak 200 tabung dialokasikan untuk warga miskin, sementara sisanya bisa digunakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih diizinkan membeli di pangkalan.

"Kami mau pastikan dulu warga miskin mendapatkan kepastian gas 3 kilogram dengan harga sesuai HET, yaitu Rp 18 ribu per tabung. Setelah itu, baru kita finalkan regulasi untuk UMKM," ujarnya.

Ia juga mengakui adanya tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan, termasuk masalah produktivitas SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) saat hari libur. 

"SPBE ini tidak produktif kalau tanggal merah, itu juga masalah yang sedang kami cari solusinya," ujarnya.

Pemkot Samarinda mengimbau warga yang belum terdaftar sebagai penerima gas subsidi untuk segera melapor ke RT setempat.

Namun, Marnabas menekankan bahwa penerima subsidi harus memiliki KTP Samarinda.

"Kalau tidak dapat, silakan lapor ke RT. Jangan sampai ada warga yang berhak mendapatkan gas ini malah tidak terlayani," tegasnya.

Baca juga: Kebijakan Penjualan LPG 3 Kg Berubah, Disdag Samarinda Pastikan Program Kartu Kendali Tetap Berjalan

Pemkot juga berencana menggandeng Satgas Pangan dan SKK Migas untuk memastikan pasokan gas LPG tetap lancar. 

"Amanah ini akan terus kami jalankan. Dosa kita kalau gas ini tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak," pungkas Marnabas. (*)