Viral Gaji Ke-13 dan THR ASN Dihapus karena Efisiensi, Begini Jawaban Menpan-RB

TRIBUNKALTIM.CO - Viral! Benarkah gaji ke-13 dan THR ASN dihapus karena adanya efisiensi biaya? 

Simak selengkapnya respons dari Menpan-RB.

Kabar mengenai penghentian pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia sedang menjadi perbincangan di media sosial.

Topik mengenai isu tersebut muncul setelah beredarnya sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menghentikan tunjangan tersebut mulai tahun 2025. 

Adapun pesan berantai yang viral dan ramai di medsos mengklaim bahwa keputusan ini telah final dan akan berdampak langsung kepada seluruh ASN di Indonesia.

Baca juga: Beredar Kabar Gaji 13 dan 14 ASN Ditiadakan, Ini Kata Pejabat Kementerian Keuangan

Kabar ini memicu berbagai respons dan reaksi, mulai dari masyarakat hingga pihak ASN sendiri.

Utamanya, mereka khawatir akan tunjangan yang selama ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kinerja akan dihapuskan.

Dalam pesan tersebut, dikatakan pula bahwa Presiden Prabowo disebut telah memanggil Sekjen Kementerian untuk membahas terkait gaji ini.

“Ada informasi, gaji 13 dan 14 ditiadakan. Sesmen/sekjen lagi dikumpulin presiden malam ini. Itu dari orang Seskab pelatih. Infonya nanti malam mau dibahas,” tulis pesan berantai yang beredar di WhatsApp tersebut dilansir Selasa, 4 Februari 2025 kemarin.

Lantas, benarkah kabar yang tersiar dalam pesan berantai tersebut?

Respons Pejabat Kemenkeu

Sebelumnya, melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, ia menyebut bahwa dirinya belum mengetahui tentang informasi yang beredar tersebut.

"Belum ada info," ucapnya.

Isu peniadaan gaji ke-13 dan 14 ini makin ramai setelah seorang konten kreator TikTok dengan akun @gadis*** turut mengangkat topik tersebut. 

Pada unggahannya, ia mengungkapkan keresahannya terkait dampak akan kebijakan ini terhadap keuangan para PNS.

“Hah, gaji ke 13 dan 14 PNS akan ditiadakan. Baru-baru ini PNS dibuat panik karena isunya adalah gaji 13 dan 14 akan ditiadakan. Orang-orang pun menjadi pusing,” ujar kreator tersebut.

Seperti yang diketahui bersama, gaji ke-13 dan 14 dianggap sebagai tambahan penghasilan bagi ASN selain gaji bulanan.

Misalnya, gaji ke-13 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016 diberikan untuk anak-anak PNS saat pertama masuk sekolah.

Gaji ke-13 untuk PNS biasanya dicairkan oleh pemerintah sekitar bulan Juni, bersamaan dengan tahun ajaran baru anak sekolah.

Baca juga: Gaji 13 2025 Kapan Cair? Info Prediksi Tanggal dan Besaran, Berita Terkini THR PNS dan PPPK

Apabila gaji ke-13 digunakan untuk keperluan biaya pendidikan, maka gaji ke-14 merupakan tunjangan bagi para PNS untuk dana perayaan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri atau Natal.

Adapun gaji ke-14 PNS ini disebut juga sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) yang biasanya diberikan kepada para pegawai swasta.

Sesuai PP Nomor 14 Tahun 2024 pencairan gaji ke-14 atau THR paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Jika tidak, bisa juga dibayar sesudahnya.

Jawaban Menpan-RB

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menerangkan bahwa belum ada keputusan resmi yang  menyatakan gaji ke-13 dan THR untuk ASN akan dihapuskan.

Respons ini diberikan untuk menanggapi kabar yang beredar karena instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan anggaran APBN 2025 sebesar Rp309,69 triliun.

"Iya (belum ada keputusan gaji ke-13 dan THR akan ditiadakan)," kata Rini saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

Baca juga: Isu Gaji Ke-13 dan 14 Ditiadakan Ramai Beredar di WhatsApp, Penjelasan Pejabat Kemenkeu

Ia menuturkan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tak hanya diperuntukkan bagi ASN, namun diberikan pula kepada prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS serta penerima pensiun. 

Kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara, lanjut Rini, termaktub dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025.

Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara, yang bersumber dari anggaran belanja pegawai. Rini menjelaskan, saat ini kebijakan THR dan gaji ke-13 masih disusun.

"Saat ini kebijakan gaji ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama tim teknis Kementerian PAN-RB dan instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara," tukas Rini. (*)