Anggaran IKN di Kaltim Dipangkas dan Diblokir, Pembangunan Prasarana Sekolah dan Puskesmas Prioritas

Kendati anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir, namun proyek pembangunan prasarana seperti sekolah, pasar, dan puskesmas 4 unit menjadi prioritas.

Pembangunan sejumlah prasarana di IKN tersebut menjadi bagian dari Bidang Prasarana Strategis dengan alokasi anggaran Rp 1,16 triliun.

Sementara proyek prioritas lainnya menyangkut Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, dan SIBB. 

"Menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik dan pembanguan infrastruktur dan kegiatan yang tidak prioritas," ujar Dody.

Pembangunan Tetap Jalan

Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah diblokir, menimbulkan gejolak luar biasa di masyarakat.

Pemblokiran dana Kementerian PU untuk IKN ini pun viral dibahas media arus utama dan media sosial.

Hingga kemudian Istana Presiden pun turun tangan dengan membenarkan bahwa anggaran Kementerian PU untuk IKN memang diblokir.

Namun begitu, bukan berarti anggarannya tidak ada. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut, anggaran pembangunan IKN tidak kecil, sehingga progresnya akan terus berjalan.

"Masih jalan kan. Itu kan Rp 48 triliun dalam 5 tahun, itu kan enggak kecil. Kan IKN jalan terus. Komitmennya kan baru beberapa hari yang lalu sih teman-teman juga meliput kan. Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU," ujar Hasan, di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2).

Sementara Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan hal senada, bahwa pembangunan IKN tetap berjalan, bahkan telah memasuki Tahap II periode 2025-2029.

Program pembangunan IKN Tahap II (tahun 2025-2029) ini adalah domainnya Otorita IKN yang ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.

Dana senilai Rp 48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya. 

"Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," jelas Danis, Jumat (7/5).