Anggaran IKN di Kaltim Dipangkas dan Diblokir, Pembangunan Prasarana Sekolah dan Puskesmas Prioritas

Untuk diketahui, anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di IKN, tersebut di atas merupakan bagian dari penambahan anggaran Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. 

"Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun," ucap Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (03/12).

Pemerataan Pembangunan Harus jadi Perhatian

Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal, mengungkapkan pernyataan yang di sampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo bahwa anggaran IKN di Kaltim diblokir sebagai hanya istilah. 

"Pemblokiran ini sebenarnya hanya istilah saja, jika diterjemahkan itu dana belum dicairkan kalau proyeknya sudah jelas, sudah ditenderkan" ucapnya Jumat (7/2).

Lebih lanjut ia mengakatakan bahwa apa yang disampaikan oleh menteri hanya sebatas ungkapan, rujukan keberlanjutan pembagunan IKN tetap pada aturan perundang-undangan yang telah disahkan.

"Ya,kan ini undang-undang, perintah membangun atau tidak itu bukan keinginan pribadi. Kecuali Undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya dihapuskan baru kita melihat, inikan cuma penyataan seseorang tentu tidak bisa mewakili"

Ia juga menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri hanya merupakan ungkapan emosional, mengingat anggaran yang dialokasikan berkurang dari Rp100 triliun menjadi Rp21 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum.

Namun, perlu dipahami bahwa anggaran tersebut dibagi ke berbagai kementerian, sehingga kemungkinan alokasi untuk Kementerian Perumahan Rakyat lebih besar dibandingkan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Ia juga menjelaskan bahwa keberlanjutan pembagunan IKN sebagai kota yang berkelanjutan menjadi proyksi besar bangsa Indonesia.

Pemerataan pembangunan khususnya di Indonesia Timur menjadi suatu hal yang juga perlu menjadi perhatian termasuk pembangunan IKN.

Sementara Jurubicara Otorita Ibu Kota Nusantara, Troy Pantouw, mengungkapkan program pembangunan IKN tahap 2 (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya. 

Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap 2 tersebut sesuai dengan arahan Presiden, yaitu terdiri dari APBN Rp48,8 T, KPBU Rp60,93 T, serta investasi swasta sebesar Rp6,49 T.

Dirinya juga mengatkan tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram