Ibu Kota Negara
Kaltim Masih Butuh IKN Nusantara di Tengah Isu Pembangunan Ibu Kota Negara Mangkrak 2025
Kaltim masih butuh IKN Nusantara di tengah isu pembangunan Ibu Kota Negara mangkrak 2025.
Penulis: Kun | Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA – Kaltim masih butuh IKN Nusantara di tengah isu pembangunan Ibu Kota Negara mangkrak 2025.
Apalagi kalau bukan IKN sebagai motor penggerak ekonomi hingga sosial masyarakat Kaltim.
Hal itu diutarakan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud.
Ia menegaskan adanya IKN di Kaltim membuat kemajuan signifikan di Bumi Etam.
Baca juga: Hutan Kota di Penajam Bisa jadi Miniatur Hutan Kerangas IKN Nusantara
Pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan, serta yang terkoneksi dengan IKN, dibangun untuk konektivitas nasional.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan berkelanjutan.
"Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung,” tegasnya.
Tentu ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mewujudkan Kaltim sebagai provinsi yang maju dan sejahtera dengan adanya IKN di provinsi ini.
Politisi Golkar yang akrab disapa Hamas ini juga menegaskan IKN bukan hanya dibutuhkan, tetapi juga kebanggaan bagi Kalimantan Timur karena keberadaannya membawa dampak positif bagi seluruh wilayah di Indonesia.
IKN diharap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Diharapkan, Kalimantan Timur juga bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur.
"Program pemerataan pembangunan semakin nyata. Dulu pembangunan terpusat di Pulau Jawa, sekarang banyak proyek nasional dikerjakan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tentu pembangunan IKN akan mendorong transformasi ekonomi dan menjadikan Kaltim sebagai sumber ekonomi baru bagi Indonesia,” terangnya.
Baca juga: Tanggapan Anggota DPD RI Komeng Ketika Kunjungi IKN Nusantara di Kaltim
Hamas turut menyampaikan, berbagai capaian di sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan kemajuan pesat dibanding tahun 2023.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk tiga besar secara nasional.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penggerak membuka potensi ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.