6 Hal Belanja Pemkab Paser yang Dibatasi, Bupati Fahmi Fadli Ingin Pelayanan Publik

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dinilai akan berdampak pada pemenuhan target-target prioritas pembangunan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. 

Hal itu disampaikan Bupati Paser, Fahmi Fadli saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten tingkat Kecamatan Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sadurengas Setda Paser, Senin (10/2/2025). 

Dalam menindaklanjuti Inpres tersebut, Bupati Paser menginstruksikan Kepala BKAD Paser untuk melakukan penyesuaian belanja perangkat daerah. 

Baca juga: Kepatuhan Belanja Pemkab Penajam Paser Utara Dievaluasi BPK RI

Batasi belanja yang bersifat seperti:

• Seremonial;
• Kajian;
• Studi banding;
• Percetakan;
• Publikasi;
• dan seminar.  

Selain itu, BKAD juga diminta melakukan penyesuaian dengan mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. 

Batasi belanja honorarium dan kurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur.

"Fokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik," tegas Bupati Fahmi Fadli. 

Meski terdapat penyesuaian, Bupati Paser meyakini masih mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada angka positif. 

Baca juga: Wabup Paser Optimistis Realisasi Belanja Daerah akan Terus Bertambah di Akhir Desember 2022

Hal itu berkaca pada pengalaman periode pertama Paser MAS, yang juga diperhadapkan dengan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19. 

"Kami juga meyakini masih mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran terbuka," kata Fahmi Fadli. (*)