Anggaran IKN Kaltim Diblokir Pemerintah Pusat, Beda Respons OIKN, Rocky Gerung dan Warga Sepaku

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya.

Sementara itu pihak Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya. 

Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main. 

Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya. 

Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.

Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. 

 “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” katanya.

Respons Masyarakat Sepaku

Anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dipangkas dan diblokir.

Hal itu menuai beragam komentar dari masyarakat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), lokasi IKN berada.

Salah satunya adalah Sri Wahyuni, warga Desa Semoi Dua, yang mengungkapkan kekhawatirannya apabila anggaran benar-benar ditiadakan dan pembangunannya dihentikan.