Anggota DPR: tak Ada Salahnya IKN Ditunda, Bila Kesulitan Anggaran, Prediksi Akademisi Kaltim

Indrajaya pun mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di IKN, jika semua gedung perkantoran lembaga negara sudah terbangun pada 2028 mendatang.

Dia beranggapan bahwa rencana tersebut menunjukkan bahwa Prabowo tidak memaksakan diri untuk bisa berkantor di ibu kota baru, dengan cara membebani kementerian/lembaga dan mengabaikan program kesejahteraan rakyat.

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN (Aparatur Sipil Negara) sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," katanya.

Prediksi Akademisi Kaltim

Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), Dr. Saipul Bahtiar menyoroti soal anggaran IKN yang tengah ramai dibahas ini. 

Pengajar di kampus negeri terbesar di Kaltim ini, mengungkap bahwa dalam beberapa tahun ke depan rencana ambisius Presiden ke-7 yakni Joko Widodo (Jokowi) soal pemindahan ibu kota negara ke Kaltim tepatnya ke IKN belum bisa terwujud.

Ia meragukan pemindahan dan bakal tertunda di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saipul memprediksi ada penundaan dalam pemindahan serta keberlangsungan pembangunan mega proyek IKN.

Salah satu alasannya, tidak tegasnya visi-misi Prabowo soal IKN. 

Dalam kampanye pun, Pimpinan Partai Gerindra ini sangat fokus menyampaikan program-program populis, apalagi soal pemberian makan gratis.

Soal lain, tentunya dari segi anggaran, beban utang negara yang semakin besar bisa menjadi kendala.

Pemblokiran anggaran sangat mengancam keberlangsungan IKN.

"Anggaran yang dialokasikan untuk IKN di tahun 2025 juga tidak besar kan" sebutnya, Sabtu (8/2/2025).

Alasan lainya ialah belum selesainya infrastruktur pendukung IKN.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono sendiri juga telah menyampaikan, anggaran pembangunan IKN tahap 2 pada Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo yang dilaksanakan pada Selasa 21 Januari 1 2025 lalu.

Baca juga: Otorita IKN Pastikan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dilanjutkan

Dikutip dari laman OIKN, dalam Ratas tersebut, Basuki mengungkap ada Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dibuat sebelum Ratas, sehingga anggaran perlu penyesuaian kembali.