Rocky Gerung Terkejut, Luhut Bongkar Anggaran Bansos Rp 250 T di Era Jokowi tak Sampai ke Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran di era Joko Widodo (Jokowi), membuat Rocky Gerung kaget.

Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), blak-blakan mengenai penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Dari Rp 500 Triliun anggaran bansos di era Jokowi, hanya Rp 250 Triliun yang tepat sasaran, sisanya tidak pernah sampai ke masyarakat yang berhak menerima.

Pernyataan Luhut, membuat pengamat politik, Rocky Gerung terkaget-kaget.

Baca juga: Tidak Boleh Kalah dari Malaysia, Luhut Ingin Family Office di Indonesia Jalan Februari 2025

Baca juga: Pelaksanaan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda, Luhut Ungkap Alasannya

"Ini sesuatu yang dahsyat karena separuh dari 500 triliun 250 triliun tidak tersalur itu itu yang betul-betul mencengangkan karena ini menyangkut tadi hak orang orang miskin," kata Rocky di channel Youtubenya, Rocky Gerung Official, tayang Senin (10/2/2025).

Rocky pun mendesak agar anggaran selama Presiden Jokowi menjabat diaudit.

Sebab, menurutnya, pernyataan Luhut bisa ditinjau secara pidana untuk mengklarifikasi potensi korupsi di dalamnya.

"Kelihatannya harus ada semacam dukungan publik atau dukungan moral publik untuk membongkar atau mengaudit kembali semua penggunaan anggaran selama Presiden Jokowi berkuasa."

"Ya tentu secara hukum orang bilang, ya kan Presiden Jokowi sudah mempertanggungjawabkan, Iya tetapi kalau itu urusan kriminal tidak ada pertanggungjawaban yang kaduluarsa karena karena korupsi. Jadi kalau terlihat jejak korupsi mau presidennya sudah selesai pun tetap dalam hukum pidana tidak ada kadaluarsanya," jelasnya.

Rocky menganggap pernyataan Luhut itu mengejutkan.

Sebab, Luhut merupakan orang kepercayaan Jokowi, Presiden ke-7 yang menjabat selama 2014-2024.

"Sangat mengejutkan karena yang mengucapkan itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan, orang yang tahu tentang semua soal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi."

Baca juga: Tom Lembong Pernah Berseteru dengan Luhut dan Bahlil Sebelum Jadi Tersangka Kasus Impor Gula

"Jadi kalau bansos yang nilainya 500 triliun hanya separuh yang tersalur dengan efektif, ini baru efektifnya ya belum soal pertanggungjawabannya, maka orang bertanya Kalau begitu yang separuh itu 250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalurkan, itu pertanyaan akuntansinya tuh," kata Rocky.

Mengutip Kompas.com, Luhut mengungkapkan, dari Rp 500 triliun nilai bansos yang disalurkan pada era Presiden Jokowi, hanya setengahnya yang sesuai sasaran.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut di Jakarta, Sabtu (8/2/2025)

Dalam upaya pembenahan ini, lanjutnya, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

“Saya bersyukur, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.

Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.

Baca juga: Terjawab Jabatan Luhut Binsar Panjaitan Sekarang, Prabowo Tunjuk Jadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional

“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.

Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran.

Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.

Dengan langkah-langkah konkret ini, dia optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutur Luhut

Mensos Angkat Bicara

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, kritik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menjadi evaluasi bagi Kementerian Sosial (Kemensos).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan penggunaan data yang lebih akurat untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Baca juga: Luhut Beber Kabinet Prabowo-Gibran Akan Dilantik 21 Oktober 2024, Inilah Sosok Prediksi Menteri

"Pak Presiden mengajak kita untuk bekerja dengan data yang lebih akurat. Apa yang kami kerjakan dalam tiga bulan terakhir ini adalah upaya untuk mendapatkan data yang lebih baik. Kami akan pelajari dan jadikan bahan evaluasi," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sebagai bagian dari perbaikan sistem bansos, Kementerian Sosial telah bersepakat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data penerima bansos setiap tiga bulan.

"Setiap tiga bulan, data akan dimutakhirkan dan diverifikasi kembali. Jadi, penerima bansos bisa saja berubah dalam tiga bulan berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan," ujar Gus Ipul.

Mensos juga mengimbau masyarakat agar memahami kemungkinan perubahan dalam penerimaan bansos.

"Masyarakat perlu tahu bahwa jika sebelumnya menerima bansos, bisa saja di periode berikutnya tidak menerima lagi karena kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Namun, jika ada yang merasa berhak, mereka bisa mengajukan protes atau usulan melalui aplikasi Cek Bansos," kata dia.

Kendati demikian, Gus Ipul mengaku belum paham betul dengan pernyataan Luhut yang menyebutkan bahwa dari total anggaran bansos sebesar Rp 500 triliun, hanya setengahnya yang benar-benar sampai ke penerima yang berhak.

Sebab, jumlah anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos tidak sebesar itu.

"Saya belum memahami betul maksud Pak Luhut terkait angka tersebut. Yang berada di Kementerian Sosial sendiri sekitar Rp 79 triliun, sudah termasuk operasional,” ujar Mensos.

Baca juga: Pemerintah akan Gunakan Teknologi AI untuk Salurkan BBM Subsidi, Luhut Beberkan Cara Kerjanya

“Sedangkan dana yang langsung diberikan sebagai cash transfer mencapai Rp 75 triliun lebih, melalui Himbara dan PT Pos," kata dia.

Menurut Mensos, dana bansos yang dikelola Kementerian Sosial juga mencakup anggaran untuk gaji pendamping sosial, operasional, serta program bansos adaptif yang diperuntukkan bagi situasi darurat, seperti bencana alam.

Gus Ipul berpandangan, kritik yang disampaikan Luhut adalah efektivitas bansos dalam 10 tahun terakhir, tetapi tetap menjadi bahan evaluasi bagi Kemensos.

"Mudah-mudahan dengan data baru ini, kita bisa mengakomodasi dan memperbaiki masalah yang disampaikan oleh Pak Luhut," ujar dia. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mensos Jawab Kritik Luhut Soal Bansos: Kami Pelajari dan Evaluasi"

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Rocky Gerung Kaget Luhut Buka-bukaan Borok Bansos Era Jokowi, Rp 250 T Hak Orang Miskin Tak Sampai