Ibu Kota Negara
Respons Menko AHY dan Kementerian PU Soal Nasib IKN Kaltim Usai Anggaran Rp14 Trilun Diblokir
Tengok respons Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kementerian PU soal nasib IKN Kaltim usai anggaran Rp14 Trilun diblokir.
Penulis: Kun | Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw memastikan proyek tetap berlanjut.
“Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” kata Troy dikutip dari Antara.
Troy menjelaskan tahap kedua pembangunan akan difokuskan pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
Pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran dengan skema pembiayaan dari berbagai sumber.
APBN dialokasikan sebesar Rp 48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mencapai Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan mencapai Rp 6,49 triliun.
OIKN juga membantah kabar yang menyebut pekerja akan dipulangkan ke daerah asalnya.
“Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” ujar Troy.
Baca juga: Petinggi Otorita IKN Kaltim Mundur, 8 Bulan Setelah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Mundur
Sudah dianggarkan
Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pembangunan IKN akan tetap terus dilanjutkan.
Hal itu disampaikan AHY setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis ini.
“Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal,” kata AHY.
AHY juga menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif.
“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” kata AHY.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.