Tak Kantongi Izin, Pabrik Sawit Disegel DLH Kutim

SANGATTA, TRIBUN - Pembangunan Pabrik minyak kelapa sawit mentah milik PT Kutai Sawit Mandiri (KSM) disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur.

Pembangunan pabrik minyak kelapa sawit PT KSM berlokasi di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur diberhentikan sementara oleh DLH lantaran diduga melanggar ketentuan perizinan yang berlaku.

Hal itu disampaikan langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Marlin Sundu bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan pelanggaran dari PT KSM.

"Kami menemukan bahwa pembangunan pabrik tersebut tidak memiliki izin persetujuan lingkungan hidup dan adanya pelanggaran di perizinan lokasi," ujar Marlin, Kamis (13/2/2025).

Berdasarkan hasil pemetaannya, ada beberapa lokasi yang memang tidak tercover dalam izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Baca juga: Gedung Baru SDN 001 Sandaran Diresmikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman

Tak hanya itu, pembangunan pabrik yang membuka lahan seluas 25 hektare itu juga memberikan dampak longsoran yang mengarah ke Sungai Sangatta yang berada di belakang lokasi pabrik.

Sehingga ia khawatir jika terus berlanjut dengan metode pembuangan air limbah ke sungai, kondisi sungai akan tercemar berat. 

"Di mana Sungai Sangatta saat ini ada di hulu PDAM kita yang menjadi air baku, sehingga memang perlu dijaga kualitas air sungainya," imbuhnya.

Sementara itu, Humas PT KSM, Rifky, saat dihubungi melalui telepon terkait penghentian sementara pembangunan pabrik minyak kelapa sawit mentah yang dilakukan DLH Kutim menyampaikan bahwa dirinya tidak berkompeten untuk menjawab terkait penutupan itu. 

"Saya tidak berkompeten untuk menjawab itu. Kami rasa kami tidak ada statement terkait penyegelan itu," pungkasnya.

Tak Boleh Ada Aktivitas

DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur akan melakukan penyegelan bagi perusahaan - perusahaan yang melanggar aturan tata lingkungan.

Seperti kasus pembangunan pabrik minyak kelapa sawit mentah milik PT. Kutai Sawit Mandiri (KSM) yang baru saja disegel atau diberhentikan sementara karena melanggar aturan persetujuan lingkungan.

Penyegelan atau penghentian sementara termasuk dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki DLH Kutim dalam menindak perusahaan yang melanggar aturan.

"Kita jangan alergi dengan bahasa penegakan hukum, jangan alergi dengan penyegelan. Sebab, hal ini merupakan SOP yang kami miliki untuk memudahkan kami dalam membahasakan 'ketika ada tindakan, maka istilah hukumnya di kami adalah penyegelan atau penghentian sementara," jelas Dewi, Kamis (13/2/2024).