Warganya Sempat Bersitegang dengan DPRD Balikpapan, Ketua RT 15 GSB Sampaikan Permohonan Maaf 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Warga Perumahan Wika bersitegang dengan rombongan Komisi III DPRD Balikpapan yang melakukan kunjungan lapangan ke Jembatan Tamansari Bukit Mutiara 1, Senin (17/2/2025) kemarin.

Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pembatasan akses jembatan yang menghubungkan Perumahan Wika dengan Balikpapan Baru.

Jembatan tersebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

Namun, warga mengeluhkan bahwa akses kendaraan yang melintasi jembatan tidak sepenuhnya terbuka bagi masyarakat luas, sehingga menimbulkan polemik di kalangan pengguna jalan.

Baca juga: Anggota DPRD Balikpapan Dapat Cacian Warga saat Tinjau Jembatan Tamansari Bukit Mutiara 1

Ketegangan terjadi ketika warga menyampaikan aspirasi mereka secara emosional kepada anggota dewan yang hadir.

Mereka merasa pembatasan akses jembatan tidak sejalan dengan prinsip pembangunan infrastruktur yang seharusnya bisa digunakan oleh semua masyarakat tanpa diskriminasi.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua RT 15 Gunung Samarinda Baru (GSB), Slamet Imam Santoso menyampaikan permohonan maaf atas ketegangan yang terjadi dalam pertemuan itu. 

Menurutnya, perdebatan yang terjadi merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan proses komunikasi antara warga dengan pemerintah.

"Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dalam komunikasi pasti ada kesalahpahaman yang terjadi," ujar Slamet yang juga mantan anggota DPRD Balikpapan.

Baca juga: Uji Coba Jembatan Wika-Balikpapan Baru yang Dibuka 2 Arah Picu Polemik, Warga Sebut Tak Adil

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah DPRD yang sudah turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan warga serta mencari solusi bersama pemerintah.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan terkait jembatan tersebut masih dalam tahap uji coba dan evaluasi.

"Saya tegaskan bahwa semua ini masih dalam tahap uji coba dan evaluasi. Kami warga RT 15 meminta maaf kepada anggota DPRD jika ada perkataan satu atau dua orang yang kurang berkenan. Kami tetap mendukung pemerintah dalam upaya membenahi fasilitas demi kemajuan Balikpapan," pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Balikpapan berjanji akan mengkaji kembali kebijakan terkait akses Jembatan Tamansari Bukit Mutiara 1 agar tidak merugikan masyarakat.

Mereka juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik guna memastikan fasilitas publik ini dapat digunakan secara optimal bagi seluruh warga.(*)