4 Sikap Kritis Hasto yang Diduga Picu Amarah 'Raja' hingga jadi Tersangka Kasus Harun Masiku

Hasto menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023, yang ia anggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan manipulasi hukum.

"Ini adalah bentuk campur tangan Presiden Jokowi dan Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Keputusan ini menjadi titik paling gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia," tegas Hasto.

Hasto menambahkan, Megawati sangat keras menentang keputusan tersebut karena bertentangan dengan semangat demokrasi yang diatur dalam undang-undang.

"Ketika konstitusi dilanggar melalui abuse of power, maka bisa menciptakan krisis. Ini adalah Satyam Eva Jayate ketiga, menjaga demokrasi dari manipulasi hukum," jelasnya.

4. Menentang Penyalahgunaan Bansos dalam Pemilu 2024

Sementara itu, Hasto juga mengkritik keras penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dalam Pemilu 2024, yang menurutnya menjadi alat politik untuk membujuk rakyat.

"Masyarakat mencatat begitu masifnya intimidasi terhadap kepala desa, aktivis, jurnalis, tokoh prodemokrasi, anggota legislatif, pengusaha, hingga kepala daerah," kata Hasto.

Hasto bahkan mengutip pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini, yang menyebut bahwa dari Rp 500 triliun dana bansos, hanya Rp 250 triliun yang benar-benar sampai ke masyarakat.

"Inilah penyalahgunaan keuangan negara dalam proses elektoral yang seharusnya juga menjadi perhatian. Ini adalah Satyam Eva Jayate keempat, menjaga keadilan dalam demokrasi dan menolak politik transaksional," imbuh Hasto. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasto Duga Ada "Raja" yang Tak Senang dengan Sikap Kritisnya, sehingga Ia Ditetapkan Tersangka KPK"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.