Ketua Komisi I DPRD Samarinda Minta Anggaran MBG Dialihkan untuk Pendidikan Gratis

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu tujuan penghematan anggaran.

Menurutnya, program ini masih kontroversial, terutama dalam hal efektivitas pemberian gizi kepada masyarakat.  

“Kalau MBG ini masih kontroversi, apalagi dengan nilai Rp 10-15 ribu per porsi, kira-kira terpenuhi tidak gizinya? Jangan sampai program ini justru bukan membahagiakan masyarakat, tapi malah jadi masalah ke depan," tuturnya.  

Ia berpendapat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MBG sebaiknya dialihkan ke sektor lain yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan gratis.  

“Mereka tidak perlu makan gratis, tapi pendidikan gratis. Karena tidak sedikit juga biaya yang dikeluarkan untuk MBG. Saya lebih sepakat jika anggaran itu dialihkan ke pendidikan atau ke program yang lebih langsung menyentuh masyarakat," tambahnya.  

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Kritik Pedas Program Makan Bergizi Gratis, Bukan Tugas Negara Kasih Makan Anak

Samri menyatakan bahwa jika pemerintah pusat berencana merevisi program MBG, pihaknya akan mendukung langkah tersebut.

Ia berharap anggaran program tersebut bisa dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan gratis atau bantuan langsung yang berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat.  

“Kalau nanti pemerintah mau merevisi MBG, kami setuju. Lebih baik dialihkan ke sektor lain, misalnya pendidikan gratis," pungkasnya.

Sementara mengenai efisiensi, ia menilai bahwa justru akan memperburuk kondisi keuangan daerah, terutama dalam hal perencanaan pembangunan.  

“Kalau ditanya setuju atau tidak, jelas kami tidak setuju dengan efisiensi itu,” ujarnya.

Menurut Samri, anggaran yang saat ini dimiliki Samarinda saja sudah dianggap tidak mencukupi untuk pembangunan kota.

Apalagi, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, ia khawatir perencanaan pembangunan akan semakin sulit direalisasikan.  

Baca juga: Tahap Awal Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kukar Sasar 3.310 Siswa di 6 Sekolah

“Kalau melihat kebutuhan kita sebenarnya, anggaran yang ada sekarang saja tidak cukup. Apalagi kalau ada efisiensi, otomatis ada pengurangan. Akhirnya, kita jadi kesulitan dalam perencanaan pembangunan," ujarnya. 

Lebih lanjut ia menegaskan, DPRD Samarinda tidak setuju dengan kebijakan efisiensi ini, karena dapat berdampak pada berbagai program yang seharusnya mendukung pembangunan daerah. (Sintya Alfatika Sari)