DPRD Samarinda Tanggapi Efisiensi Anggaran, Pasti Berdampak tapi Harus Tepat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD Samarinda.

Setelah sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut.

Kini anggota DPRD Samarinda lainnya, Ahmad Vanandza, turut memberikan pandangannya.  

Menurut Wakil Ketua DPRD Samarinda ini, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mencapai Rp 306,7 triliun tidak bisa dihindari dan pasti berdampak pada daerah, termasuk Samarinda.

Baca juga: Tanggapan Wakil Ketua DPRD Samarinda Ahmad Vanandza Terkait Penerapan Perda Penjualan BBM Eceran

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat secara langsung.

"Saya pikir kalau dampak pasti berdampak, tidak mungkin tidak. Hanya saja kita kembalikan kepada pemerintah kota karena mereka yang memegang dan menggunakan anggaran. DPRD hanya memberikan saran dan masukan," ujarnya kepada TribunKaltim.co, Selasa (25/2/2025).

Vanandza menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran tidak bisa dihindari, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif.

Ia berharap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan.

"Kita lihatlah mana yang lebih urgent dan lebih penting. Kalau bisa, jangan dikurangi. Dikurangi mungkin sedikit, tetapi hal-hal yang menurut kita bersama, baik Pemkot maupun DPRD, kalau dianggap bisa dikurangi, ya dikurangi. Namun, harus disesuaikan dengan kebutuhan pro rakyat," tuturnya.

Baca juga: Puluhan Mahasiswa Balikpapan Tolak Efisiensi Anggaran dan Kebijakan yang Dianggap Kontroversial

Pernyataannya ini sejalan dengan kekhawatiran Samri Shaputra sebelumnya, yang menilai efisiensi anggaran dapat menghambat perencanaan pembangunan di Samarinda.

Samri juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu sasaran efisiensi, dengan alasan efektivitasnya masih dipertanyakan.

Dalam hal ini, Politikus PDIP tersebut tidak secara spesifik menyinggung MBG, namun ia menekankan bahwa pengurangan anggaran sebaiknya dilakukan pada sektor-sektor yang masih memungkinkan untuk dikurangi tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.

Jika pemotongan anggaran tidak bisa dihindari, ia berharap jumlahnya tidak terlalu besar dan tetap diarahkan secara tepat sasaran.

"Kalau pun dikurangi, jangan terlalu banyak, dan harus tepat sasaran," ujarnya. (*)