Puluhan Mahasiswa Balikpapan Tolak Efisiensi Anggaran dan Kebijakan yang Dianggap Kontroversial

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan pada Jumat sore (21/2/2025). 

Mereka menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan masyarakat serta menyoroti berbagai persoalan lokal yang belum terselesaikan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa berbagai spanduk dan berorasi secara bergantian.

Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Balikpapan, Tion Triondi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi memangkas anggaran sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

"Kami melihat kebijakan ini berpotensi mengorbankan kepentingan rakyat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang pemerintah malah menjadi beban anggaran negara," ujar Tion dalam orasinya.

Baca juga: Unjuk Rasa Mahasiswa di DPRD Balikpapan, Polisi Berlakukan Contraflow

Selain itu, mereka juga mengkritisi pemborosan anggaran negara, terutama terkait jumlah menteri, wakil menteri, dan staf khusus dalam kabinet yang dinilai terlalu besar.

Mahasiswa menuntut agar efisiensi dilakukan di sektor yang lebih substansial, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas dan proyek yang tidak mendesak.

Tak hanya kebijakan anggaran, mahasiswa juga menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba yang memungkinkan ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM memiliki izin usaha pertambangan.

Mereka menilai aturan ini berisiko memperparah kerusakan lingkungan, khususnya di Kalimantan Timur yang sudah terdampak oleh aktivitas tambang.

"Kami menolak keterlibatan perguruan tinggi dalam industri pertambangan. Ini tidak hanya merusak independensi akademik, tetapi juga membatasi ruang gerak mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Selain kebijakan nasional, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan lokal yang masih menjadi perhatian, seperti kecelakaan di Muara Rapak akibat kelalaian pengaturan jam operasional kendaraan berat.

Mereka menilai pemerintah tidak tegas dalam menindak masalah ini, sehingga insiden serupa terus terjadi.

Masalah parkir liar di Jalan Kilo 15 juga disorot karena telah menelan korban jiwa, termasuk mahasiswa dari STT Migas dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

"Persoalan seperti ini seharusnya bisa segera ditangani jika pemerintah serius dalam menjaga keselamatan warganya," kata salah satu mahasiswa dalam aksi tersebut.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyinggung banjir dan krisis air bersih yang hingga kini belum tertangani secara optimal.