Anggota DPRD Desak Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Samarinda 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pemerataan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) sekolah di Kota Samarinda hingga saat ini belum sepenuhnya maksimal.

Sejumlah sekolah di Palaran, masih menghadapi keterbatasan fasilitas dibandingkan sekolah-sekolah di pusat kota.

Hal ini  menjadi perhatian anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi. 

Untuk itu, Komisi IV DPRD Samarinda memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong pemerataan sarana dan prasarana (sapras) antar sekolah. 

“Kami dari Komisi IV beberapa waktu lalu sudah memanggil Disdikbud untuk menyoroti hal ini. Kualitas pendidikan antara sekolah di tengah kota dan di pinggiran harus sama, tidak boleh ada yang dianakemaskan dan yang dianaktirikan,” ujar Ismail. 

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Samarinda Sebut Masalah Air Bersih Masih Jadi Keluhan Masyarakat

Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran sering kali menjadi alasan klasik dalam pembangunan sarana pendidikan.

Namun, hal itu tidak boleh menghambat upaya pemerataan.

Menurutnya, berbagai pendekatan bisa dilakukan untuk meningkatkan fasilitas sekolah, tidak hanya mengandalkan anggaran dari Pemkot Samarinda, tetapi juga melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun anggaran dari pemerintah pusat.

“Sehingga sekolah-sekolah yang sarprasnya belum baik bisa mendapatkan peningkatan,” jelasnya.  

Lebih lanjut, Ismail mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang saat ini mulai memperhatikan sekolah-sekolah di wilayah pinggiran.

Ia mencontohkan pembangunan SMP 50 di  Palaran yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.  

Bahkan Pemkot Samarinda juga tengah membangun sekolah terpadu SMP 16 di Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Loa Bakung. 

Terkait pembangunan sekolah terpadu di SMP 16 tersebut Ismail menegaskan bahwa hal itu bukan berarti menganakemaskan sekolah tertentu.

Menurutnya, setiap daerah memang dituntut perlu memiliki sekolah unggulan yang dapat dijadikan percontohan bagi sekolah lainnya.  

“Yang kami sampaikan terkait pemerataan mutu pendidikan ini harus dilakukan secara bertahap. Jika belum bisa merata, paling tidak kita memiliki satu sekolah percontohan. Bisa jadi di tahun-tahun berikutnya sekolah lain diperbaiki. Tapi yang pasti, daerah harus punya minimal satu sekolah unggulan,” tambahnya.  

Ia juga menyoroti target Disdikbud yang menginginkan minimal ada satu sekolah unggulan di setiap kecamatan.

Baca juga: DPRD Samarinda Minta Pemerintah Harus Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan

Menurutnya, hal ini adalah langkah positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Samarinda secara menyeluruh.  

Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi suap dalam penerimaan siswa di sekolah unggulan, Ismail menegaskan bahwa sistem seleksi akan dilakukan dengan ketat dan transparan, sehingga, masyarakat tak perlu khawatir mengenai hal tersebut.

“Karena nantinya semuanya akan kembali pada bagaimana sekolah mengelola seleksi dan tinggal bagaimana pengawasan ketat dari Pemkot dan DPRD, supaya target yang diinginkan itu tercapai, yaitu adalah siswa yang masuk ke sana adalah siswa yang sudah terseleksi,” tegasnya. 

Ismail berharap bahwa dengan adanya sekolah unggulan sebagai proyek percontohan, kualitas pendidikan di Samarinda bisa meningkat secara bertahap dan menular ke sekolah-sekolah lainnya.

“Yang pasti tidak mengabaikan sekolah yang lain, tapi ini dicoba menjadikan sebagai profiling atau proyek percontohan yang harapannya bisa menular ke sekolah lain di Samarinda,” pungkas Ismail. (*)