Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Tegaskan Efisiensi Anggaran Tidak Pengaruhi Program Gratispol

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hari pertama masuk, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy langsung menggelar rapat tertutup bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (3/3/2025).

Ditemui usai rapat, Rudy Mas'ud yang kala itu didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni menegaskan seluruh jajaran Pemprov Kaltim harus bergerak maju dan melakukan akselerasi.

Hal tersebut penting sebab saat ini Kaltim sudah menjadi perhatian nasional, bahkan Internasional, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun ungkapnya, Jakarta saja masih berada di peringkat ke 29 untuk daerah dengan tujuan dunia.

"Nah, Kaltim ada di urutan berapa? Kalau kita tidak segera berakselerasi, kapan Kaltim akan menjadi tujuan masyarakat Global?" Tegas Rudy .

Selain tertutup, rapat juga berjalan dengan begitu ketat, Setiap OPD dilarang untuk menyentuh ponsel selama pertemuan perdana mereka berjalan.

"Kenapa begitu? Karena Pertama kita sebenarnya masih tahap pengenalan dengan kepala dinas dan kepala biro beserta asisten.

Kedua kenapa kita larang alat komunikasi masuk? Saya mau semua fokus. Karena penting bahwa kita ini tugasnya adalah melayani masyarakat Kaltim. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam bekerja," bebernya.

Disinggung mengenai apa yang menjadi fokus dalam 100 hari kerja pertamanya, Rudy Mas'ud menyebutkan tentang :

1. Pendidikan
2. kesehatan
3. Makan Bergizi Gratis (MBG),
4. Penanganan stunting untuk bayi di bawah dua Tahun (baduta), serta ibu hamil dan menyusui.
5. "Itu program yang paling utama serta beberapa infrastruktur termasuk kegiatan umroh sesuai agamanya masing-masing," rinci Rudy Mas'ud.

KT 1 periode 2025-2030 tersebut menegaskan efisiensi anggaran tidak memengaruhi berjalanannya gratispol dan jospol yang mereka canangkan.

Sebab, tambahnya, program mereka telah sesuai dengan asta cita atau 8 misi dari Presiden Prabowo Subianto yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, termasuk pemerataan infrastruktur agar bisa melaksanakan hilirisasi dan digitalisasi.

"Namun efisiensi tetap akan kita jalankan. Kita tegaskan tidak ada lagi rapat-rapat di hotel. Semuanya rapatnya di kantor-kantor milik pemprov.

Perjalanan dinas pun minimum dipotong 50 persen, bahkan kalau bisa kita tambah 70 persen efisiensinya," ujarnya.

Rudy menegaskan semua program untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim tidak akan dilaksanakan secara bertahap maupun terlambat.

"Kalau bisa berlari, jangan bertahap, Jangan sepotong-sepotong yang penting kemampuan APBD kita harus dihitung, Jangan sampai APBD kita tidak mampu untuk itu Karena APBD kita untuk rakyat kita," pungkasnya.(*)