Trending, Kepala BKN Sebut akan Bantu CPNS yang Telanjur Resign dari Kantor Lama, Profil Zudan Arif

Menurut dia, hal tersebut mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.

"Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS," kata Rini usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Dia pun memastikan bahwa penyesuaian pengangkatan CPNS itu bukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Sebab, kata dia, pihaknya perlu menyelesaikan pengumuman-pengumuman terkait CPNS di berbagai instansi.

Profil Zudan Arif Fakrulloh

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah (PANRB) Rini Widyantini resmi melantik Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta, Selasa (7/1/2025). 

Dilansir TribunKaltim.co dari laman resmi BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H lahir pada tahun 1969 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sosok Zudan Arif mendapatkan gelar S1 Hukum di Universitas Sebelas Maret pada tahun 1992, kemudian melanjutkan studi S2 pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro serta lulus pada tahun 1995. 

Setelah itu melanjutkan studi S3 Doktor Ilmu Hukum di universitas yang sama dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2001.

Zudan Arif mengawali kariernya di pemerintahan pada tahun 1999 yaitu menjadi CPNS di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

Selang beberapa tahun setelah menjadi PNS, ia mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Kasubid Kader PD Bid. Kader Profesionalisme Kediklatan Pusdiklat Kader dan Pengembangan Kepemimpinan Bandiklat.

Ia lalu mendapat kepercayaan sebagai Kepala Bagian (Kabag) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Seiring berjalannya waktu, Zudan mengemban beberapa jabatan penting di lingkungan Kemendagri baik untuk jabatan JPT Pratama maupun JPT Madya, seperti:

• Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal, 
• Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Sekretariat Jenderal Kemendagri, 
• Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kemendagri
• Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Kemendagri. 

Selain jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif juga pernah ditunjuk untuk mengisi beberapa jabatan di luar tugas utamanya sebagai PNS yaitu sebagai Penjabat Gubernur di Provinsi Gorantalo, Provinsi Sulawesi Barat dan terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca juga: Jauh-jauh dari Jawa dan Pindah ke Bontang Ternyata Gagal Diangkat Jadi CPNS

Selain aktif di pemerintahan, Zudan juga aktif sebagai dosen di beberapa universitas baik negeri maupun swasta.

Di antaranya, ia pernah menjadi dosen S2 Ilmu Hukum STIH Iblam Jakarta, dosen S2 Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, dosen Magister Manajemen STIE STIEKUBANK Semarang, dosen S2 dan S3 Ilmu Hukum Untag Surabaya, dosen S2 Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta, dosen S3 Ilmu Hukum Undip dan beberapa universitas lainnya.