Ahok Diperiksa Kejagung soal Korupsi Pertamina Sambil Bawa Data Rapat di Amplop Cokelat, Reaksi PDIP

TRIBUNKALTIM.CO - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenuhi panggilan Kejagung hari ini, diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi Pertamina, Kamis (13/3/2025).

Ya, Ahok menyebut siap buka-bukaan saat dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

“Apa yang saya tahu akan saya sampaikan,” ujar Ahok kepada awak media di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Ahok menjelaskan, pihak Pertamina yang bermasalah dalam kasus ini sebenarnya adalah subholding atau anak perusahaan.

Baca juga: Ahok Pastikan Hadir untuk Penuhi Panggilan Kejagung Hari Ini, Siap Bantu Bongkar Korupsi Pertamina

“Sebetulnya secara struktur kan subholding, tapi saya sangat senang kalau bisa membantu Kejaksaan,” lanjut dia.

Ahok, terlihat membawa sebuah amplop coklat saat memenuhi panggilan Kejaksaan Agung.

Berdasarkan pantauan di lokasi, amplop coklat itu terlihat lusuh dan sudah terbuka.

Ukurannya sedikit lebih besar dari handphone yang dipegang Ahok. 

Ketika ditanya awak media, Ahok tidak menjelaskan isi amplop yang dibawanya itu. 

Dalam pemeriksaan ini, Ahok membawa data rapat milik Pertamina untuk membantunya dalam pemeriksaan.

“Data yang kami bawa itu adalah data rapat,” katanya.

Ahok mengaku siap untuk menyerahkan data yang dibawanya jika memang diminta oleh pihak penyidik. Namun, Ahok menegaskan bahwa data yang dibawanya merupakan data milik Pertamina, bukan miliknya.

“Kalau diminta akan kita kasih. Kan bukan punya hak saya, tapi hak Pertamina,” lanjut Ahok.

 Dia terlihat ditemani oleh satu orang staf. Sementara, di dalam gedung pemeriksaan, staf Ahok lainnya sudah menunggu.

“Sebetulnya secara struktur kan subholding, tapi saya sangat senang kalau bisa membantu Kejaksaan. Apa yang saya tahu akan saya sampaikan,” ujar Ahok kepada awak media di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Diberitakan, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.

Keenamnya yakni:

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan
Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi
Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin
VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono
Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya
VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne

Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni:

Muhammad Kerry Adrianto Riza, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa
Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
Gading Ramadhan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 PDIP: Aneh, Harusnya Komisaris Patra Niaga Dulu

Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menilai adanya keanehan dalam dipanggilnya mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus megakorupsi tata kelola minyak mentah dan produki kilang pada PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023.

Mulanya Guntur mengatakan pihaknya mendukung Ahok untuk buka-bukaan dalam kasus yang merugikan negara Rp193,7 triliun tersebut.

Selain itu, dia juga menegaskan PDIP turut mendukung dibongkarnya kasus korupsi ini oleh Kejagung.

"PDI Perjuangan juga mendukung penuh pemberantasan korupsi khususnya terkait membongkar mafia migas.

PDI Perjuangan percaya pada integritas Pak Ahok dan mendukung Pak Ahok untuk membeirkan keterangan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya dan membawa data dan dokumen yang lengkap," katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (13/3/2025).

Kendati demikian, Guntur mempertanyakan alasan Kejagung memanggil Ahok terlebih dulu alih-alih petinggi PT Pertamina Patra Niaga.

Pertanyaan itu muncul dari Guntur setelah Kejagung dinilai olehnya kini terkesan menjadi juru bicara Pertamina dan keluarga Menteri BUMN Erick Thohir.

"Harusnya Komut dan Komisaris Patra Niaga, dipanggil dulu, baru Dirut dan Direksi Pertamina, Komut dan Komisaris Pertamina, terus Menteri BUMN."

"Kalau tiba-tiba langsung ke Ahok (yang dipanggil), ya aneh. Apalagi Kejaksaan tiba-tiba terkesan jadi 'jubir' Pertamina dan keluarga Thohir bersaudara," kata Guntur.

Tak sampai di situ, keanehan menurut Guntur dalam pengungkapan kasus ini juga dilakukan oleh DPR.

Dia mengatakan hal tersebut terlihat ketika anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, tak setuju Ahok dimintai keterangannya dan menolak pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang diusulkan oleh Fraksi PDIP.

Guntur pun menduga sudah ada "permainan di bawah meja" dan ketidakseriusan DPR dalam mengawal dan mengungkap kasus mega korupsi ini.

"Saya menduga seperti itu. Kalau yang ditarget hanya Ahok dan tidak ada keinginan membongkar kasus ini secara luas, maka ada permainan di bawah meja yang ujung-ujungnya hanyalah 'pergantian pemain' saja," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ahok Dipanggil Kejagung soal Kasus Pertamina, PDIP: Aneh, Harusnya Komisaris Patra Niaga Dulu

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: "Siap Buka-bukaan soal Pertamina ke Kejagung, Ahok: Apa yang Saya Tahu Akan Saya Sampaikan"