Terungkap, Begini Modus Petinggi Kampung Abid Kubar Korupsi DD, Beli Ambulan Tapi tidak Datang

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Modus Petinggi Kampung Abid, Kecamatan Mook Manar Bulant, Kutai Barat bernial BAS (49) dalam melakukan penyelewengan Dana Desa (DD) mulai terkuak.

Modus operasi yang dilakukan mulai pembelian ambulans yang dalam laporannya 100 persen ternyata tidak dilaksanakan, pelaksanaan pembangunan jalan wisata hingga pengadaan bibit dan pakan ternak. 

Dalam perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 914.719.450.

Dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa (DD) di Kampung Abid, Kecamatan Mook Manar Bulant terkuak, setelah tim penyidik Polres Kubar mendapat adanya laporan pertanggungjawaban kepala kampung atau petinggi yang tidak sesuai.

Baca juga: Ahok Kaget Usai Diperiksa, Kejagung Punya Bukti Lebih Banyak di Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

Terungkap, ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dan ada dalam daftar alokasi anggaran, tidak terealisasi sesuai perencanaannya. Bahkan ada yang tidak terlaksana sama sekali

Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono, melalui Kasat Reskrim Rangga Asprilla, disampaikan Kanit Tipidkor Aiptu M Daud menyebut, dana desa dari pusat ke rekening desa masuk secara keseluruhan. 

Bermula dari laporan masyarakat, pihak penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Kubar menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Dari penyelidikan didapati ada beberapa kegiatan, yang realisasinya tidak sesuai. 

Disebutkan sedikitnya ada 4 kegiatan yang menjadi objek penyidikan.

Di antaranya ada pengadaan ambulans, kemudian pengembangan jalan ke tempat wisata, serta bibit dan pakan ternak. 

"Beberapa ada yang terlaksana tapi tidak selesai seratus persen, dan ada yang tidak dilaksanakan sama sekali. Salah satunya pengadaan ambulan tapi laporannya 100 persen," ungkapnya.

Dalam pengadaan ambulans untuk keperluan layanan kesehatan  masyarakat Kampung Abid dengan alokasi dana sebesar Rp 300 jutaan. 

Begitu juga dengan pembangunana jalan objek wisata yang dianggarkan ratusan juga, serta pengdaan bibit serta pakan perternakan. 

Dalam audit BPK menemukan adanya kerugian negara yang mencapai Rp 914.719.450 yang bersuber dari dana ADD tahun anggaran 2022.

"Dana itu ADD yang ditransper pusat langsung ke Kampung," tegas Daud.