Terjawab Supremasi Sipil Itu Apa, Hal yang Dijanjikan DPR Tetap Berlaku Meski RUU TNI Disahkan

Kontrol sipil tinggi jika militer tidak memiliki hak prerogatif atau kekuasaan formal dan tidak menantang otoritas sipil.
Kontrol sipil sedang jika otoritas pengambilan keputusan sipil tidak diinstitusionalisasi, tetapi bergantung pada hubungan personal antara sipil dan militer.
Kontrol sipil rendah jika militer mendominasi pengambilan keputusan atau pelaksanaan politik suatu negara.

Supremasi Militer vs. Sipil

Sebaliknya, sistem pemerintahan otoritarian menerapkan supremasi militer pada hubungan antara warga sipil dan personel militer.

Supremasi militer terjadi ketika ada upaya militer menguasai warga suatu negara dalam ranah sipil dan politik. 

Upaya perwira profesional yang mengendalikan politik nasional disebut sebagai kondisi kediktatoran militer.

Perwira militer seharusnya hanya memiliki tanggung jawab utama di luar lingkup politik dan bersikap netral secara politis.

Partisipasi perwira militer dalam politik justru merusak profesionalismenya. Adanya tindakan intervensi militer dalam politik disebut sebagai gangguan dalam tatanan politik demokratis liberal.

Dilansir dari Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer (2005), militer seharusnya baru dapat campur tangan dalam urusan sipil jika ada perselisihan demi kepentingan nasional.

Militer cenderung akan mengontrol pembangunan nasional suatu negara jika legitimasi pemerintah sipil melemah dan elite sipil gagal menyelesaikan masalah secara demokratis.

Masuknya militer dalam urusan sipil selain terkait tanggung jawabnya, akan mengakibatkan kondisi politik negara menjadi tidak sehat dan menghambat demokrasi.

 Di saat yang sama, usaha elite sipil memperalat militer untuk kepentingan politiknya pun menjadi faktor yang dapat menghambat pembangunan demokrasi.

Pembangunan negara baru berhasil jika sipil dapat mewujudkan prestasi baik dalam proses demokrasi, dan militer tidak mengganggu pemerintahan sipil.

Mengenal RUU TNI yang Didemo Mahasiswa dan BEM Seluruh Indonesia

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), Kamis (20/3/2025).

Dikutip dari akun Instagram resmi BEM SI, demo tersebut diberi tema aksi supremasi sipil dan akan digelar di depan Gedung DPR, Kamis (20/3/2025) pukul 10.00 WIB.

"Miris bagaimana fungsi TNI telah disahkan dari yang seharusnya fokus pada pertahanan negara kini merambah ke ranah sipil," tulis BEM SI di akun Instagram resminya, Kamis.