Komisi III DPRD Kaltim Ingatkan Dishub, Abdulloh: Efisiensi Jangan Sentuh Program Pro Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO – Komisi III DPRD Kaltim mengingatkan Dishub Kaltim soal kebijakan refocusing anggaran.

Adalah Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh yang menyatakan efisiensi anggaran jangan sentuh program pro rakyat.

Kendati demikian, pembangunan infrastruktur prioritas didorong Komisi III DPRD Kaltim agar dilakukan mitra OPD terkait.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengatakan bahwa terkait Dinas Perhubungan (Dishub), pihaknya juga telah mendengar apa yang menjadi rencana kerja (renja) 1 tahun ke depan.

Ia berharap Dishub Kaltim tak lepas dari penyesuaian program prioritas yang bakal ditangani, apalagi telah ada instruksi Presiden terkait efisiensi yang jadi kewajiban.

“Kami pertama menegaskan efisiensi yang akhirnya harus me-refocusing anggaran, tetapi jangan sampai menyentuh program yang langsung menyentuh masyarakat, itu tetap jadi prioritas (Dishub),” tegas Abdulloh, Minggu (23/3/2025). 

Baca juga: Abdulloh Beber Masih Terjadi Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

Hasil efisiensi anggaran yang dipotong dari anggaran kegiatan internal. 

Beberapa diantaranya, seperti perjalanan dinas, alat tulis, serta kegiatan seremonial.

Dari renja 2025 dan 2026, anggaran diakui memang jadi kendala terbesar dalam pembangunan daerah yang menjadi tugas Dishub Kaltim untuk menangani infrastruktur transportasi yang terhubung ke seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.  

“Misalnya soal pengadaan rambu dan penerangan jalan umum (PJU) di jalan-jalan provinsi,” sambungnya.

Dua item ini memang jadi keluhan yang rutin sampai ke meja dewan ketika menyerap aspirasi masyarakat. 

Perencanaan Dishub, kata Abdulloh telah bagus, hanya anggaran lagi-lagi jadi penghalang. 

“Hal ini juga belum termasuk atribut lain untuk PJU. Kami di dewan akan mendorong penganggaran lebih bisa dialokasikan ke Dishub ke depan,” tandas Abdulloh.

Baca juga: Proyek Rehab Gedung DPRD Kaltim Disidak Komisi III, Abdulloh: Item Belum Sempurna Harus Diperbaiki

Sebelumnya diberitakan, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kaltim Heru Santosa menjelaskan pengadaan alat penerangan jalan atau PJU di sejumlah ruas jalan Bumi Mulawarman telah berjalan beberapa tahun belakangan.

"Setiap tahun akan kita anggarkan. Karena saat ini cukup banyak ruas jalan Provinsi Kaltim belum memiliki penerangan," bebernya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (23/3/2025).

Heru, sapaan akrabnya, menyebutkan jalan provinsi tersebar di 8 kabupaten kota, kecuali Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Sebab sampai saat ini sejumlah jalan di dua kabupaten tersebut belum berstatus jelas atau non status.

"Jadi anggaran Rp146 miliar itu akan kita bagi untuk perlahan melengkapi PJU di ruas-ruas jalan di delapan kabupaten dan kota kita," jelasnya.

Baca juga: Proyek Gedung Pandurata Molor, DPRD Kaltim Peringatkan Kontraktor, Abdulloh: Jangan Terlambat Lagi

Dishub Kaltim juga telah melakukan langkah preventif agar PJU tersebut tidak mudah untuk dicuri dengan memasang komponen yang lebih rumit.

Ia menambahkan alat penerangan jalan memang belum merata di seluruh ruas jalan sebab pengadaan PJU baru dimulai beberapa tahun belakangan.

Oleh sebab itu di 2025 ini Dishub Kaltim baru akan mulai menginventarisir seluruh PJU yang telah terpasang untuk kepentingan pemeliharaan.

"Saat ini belum ada anggaran pemeliharaan karena PJU-nya masih garansi. Tapi perlu didata agar nanti lebih mudah kalau sudah saatnya perawatan," pungkasnya. (Mohammad Fairoussaniy)