Respons Demo Penolakan UU TNI, Ketua DPRD Balikpapan Janji Gelar RDP usai Lebaran

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/3/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru.

Meski tengah berada di luar daerah, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al-Qodri tetap merespons tuntutan massa aksi.

Ia melakukan sambungan video call dengan perwakilan demonstran.

Dalam dialog virtual tersebut, Alwi menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir langsung di lokasi.

"Saya mengucapkan mohon maaf karena tidak bisa hadir di sana. Terkait RDP (rapat dengar pendapat), insya Allah, habis Lebaran kita agendakan. Tolong Waka (Wakil Ketua DPRD, Red) bikinkan surat soal jadwal pertemuan ini. Delapan orang perwakilan dari massa bisa hadir di RDP tersebut,” ujar Alwi.

Baca juga: Tolak UU TNI, Aliansi Balikpapan Bergerak Bakar Ban di Depan Kantor DPRD

Lebih lanjut, Alwi berjanji akan segera menandatangani surat tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. 

Ia juga mengungkapkan bahwa pihak DPRD Balikpapan sebelumnya telah menyurati DPR RI terkait penolakan revisi UU TNI, namun belum mendapat balasan hingga kini.

“Kami akan tindaklanjuti segera,” tegasnya.

Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok Cipayung, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), hingga komunitas masyarakat sipil lainnya.

Mereka menyoroti salah satu poin krusial dalam revisi tersebut, yaitu rencana penambahan peran TNI di 16 kementerian.

Baca juga: DPRD Balikpapan Kaltim akan Teruskan Penolakan UU TNI ke DPR RI

Menurut para demonstran, kebijakan itu dinilai membuka ruang bagi militer untuk memperluas kekuasaan dalam ranah sipil, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan sejak lama. 

Mereka khawatir, revisi ini menjadi langkah mundur yang dapat menghidupkan kembali dwifungsi TNI, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib dan damai hingga sore hari.

Massa aksi menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga tuntutan mereka mendapat respons konkret dari pemerintah pusat. (*)