Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin Target 2027 Seluruh Desa di Kaltim 100 Persen Teraliri Listrik

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Urusan listrik di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya 100 persen menikmati jaringan listrik.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin yang merupakan legislator asal Kaltim, turut memahami terkait kondisi ini.

Diungkapkannya, bahwa ada 113 desa di Kaltim yang ia suarakan agar dapat segera menikmati akses listrik.

Tahun 2027 ditarget, seluruh desa di Kaltim mestinya 100 persen teraliri listrik.

Baca juga: Polresta Samarinda dan Disporapar Samarinda Gelar Ramadhan Sprint Race, Diikuti 260 Orang

“Kita ingin, tidak ada desa yang belum mendapatkan listrik di tahun 2027. Media harus ikut mengawasi dan memastikan program ini berjalan,” tegasnya, saat berada di Kota Samarinda, Kamis (27/3/2025).

Percepatan elektrifikasi desa di Kaltim membutuhkan sinergi antara PLN, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Soal kendala, kerap kali karena pengadaan infrastruktur kelistrikan, seperti tiang listrik dan jaringan distribusi, yang sulit menjangkau daerah terpencil.

Udin, sapaan akrabnya, mendorong agar kerja sama yang lebih solid antara PLN dan pemerintah daerah. 

“Infrastruktur kelistrikan, seperti tiang listrik, sering menjadi kendala utama dalam distribusi ke wilayah-wilayah terpencil, dan ini harus segera diatasi,” ujar politisi PKB ini.

Menurutnya, listrik bukan saja kebutuhan dasar, tetapi juga faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Tidak ada listrik, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi desa jadi terhambat.

Realisasi target elektrifikasi di DPR RI akan terus dikawalnya, tentunya turut mendesak pemerintah pusat serta PLN segera bergerak dalam penuntasan desa-desa yang belum mendapatkan listrik.

“Elektrifikasi desa bukan soal infrastruktur saja, tapi soal kesejahteraan masyarakat. Kami terus memperjuangkan agar tidak ada lagi desa yang tertinggal dalam hal listrik,” janji Udin.

Sebelumnya, persoalan setrum di Kaltim juga sudah dibahas Komisi III DPRD yang membidangi, bersama Dinas ESDM Kamis (27/2/2025).

Dalam rapat soal rencana kerja (renja) OPD tersebut, Dinas ESDM meminta persetujuan Komisi III DPRD Kaltim terkait elektrifikasi atau listrik di beberapa daerah Kaltim yang masih belum teraliri setrum.

Dana yang dibutuhkan sendiri kurang lebih sekitar Rp7 triliun untuk seluruh wilayah Kaltim, termasuk desa dengan kategori terpencil atau terluar, di mana Dinas ESDM saat ini bermitra dengan PLN.

“Ironis sebenarnya, Kaltim penyumbang devisa besar ke negara, tapi ada daerah Kaltim yang belum menikmati penerangan lampu. Kami meminta penjelasan Dinas ESDM dan blueprint, berapa daerah yang belum teraliri listrik dan berapa yang dibutuhkan terkait rincian anggarannya,” kata Abdulloh, Ketua Komisi III DPRD Kaltim yang kala itu memimpin rapat.

Turut menambahkan, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, M. Samsun menambahkan, Dinas ESDM juga mengungkapkan bahwa tingkat elektrifikasi di Kaltim mencapai 97 persen.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, angka ini perlu dikoreksi, apakah benar telah terpenuhi dengan persentase tersebut.

“Nyatanya, kita masih punya kewajiban desa/dusun yang belum teraliri listrik. Banyak sekali. Datanya saja ada 109 desa, rupanya parameter hitungannya berbeda, kalau mereka elektrifikasi dari PLN melaporkan dari ruas jalan yang teraliri listrik, sementara kampung-kampung belum ada ruas jalan, otomatis tidak ada listrik. Sehingga angka 97 persen bisa dipertanyakan,” ungkapnya.

Dinas ESDM juga belum memiliki laporan blueprint terkait laporan dan target elektrifikasi ke depan di Kaltim, hanya sebatas angka capaian 97 persen, sisanya sebesar 3 persen lantas dipertanyakan Samsun.

Target sendiri setiap tahun selalu 100 persen dan pasti dianggarkan, Samsun menilai tentu kinerja ESDM mestinya harus terus ditingkatkan.

“Barangkali lebih 3 persen. Jika ingin memenuhi 100 persen kok sampai Rp7 triliun kebutuhan dananya, kami minta dulu data riilnya,” terangnya. (*)

 - Ilustrasi Petugas PLN saat di IKN Nusantara 2023 lalu. Elektrifikasi di Kaltim belum 100 persen masyarakat menikmati jaringan listrik. (HO/PT PLN Persero)