DPRD Kaltim Minta Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD dan Pemprov Kalimantan Timur sepakat pembangunan infrastruktur agar ada skala prioritas yang benar–benar menyentuh masyarakat. 

Meski belum final mana saja item yang akan dipangkas karena instruksi efisiensi, namun DPRD Kaltim memastikan Dinas PUPR–Pera tidak memangkas anggaran infrastruktur yang prioritas.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi, meminta agar Dinas PUPR-Pera tidak memangkas anggaran proyek infrastruktur yang menyangkut kebutuhan masyarakat.

“Kami menegaskan bahwa kegiatan strategis dengan skala prioritas, terutama yang penting bagi masyarakat, tidak boleh dikurangi apalagi dihilangkan,” ujarnya, Kamis (27/3/2025).

Baca juga: Peneliti Studi Antikorupsi dari Unmul Kritik Rapat DPRD Kaltim di Hotel Berbintang Balikpapan

Komisi III DPRD Kaltim juga sudah membahas bersama dinas tersebut agar program pembangunan tahun 2025-2026 mendapat atensi serius.

“Kami meminta Dinas PUPR untuk memaparkan proyek-proyek yang terkena efisiensi anggaran, sekaligus rencana kegiatan pada 2026. Intinya, program yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tetap dipertahankan,” tegasnya.

Sementara itu  Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan telah berkomunikasi dengan DPRD soal pembangunan dan pembenahan jalan agar menjadi program prioritas.

Tentunya, juga hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

“Pembangunan jalan adalah target prioritas gubernur. Kami optimis pekerjaan ini bisa dikejar dan diselesaikan dengan cepat,” ujarnya, Kamis (27/3/2025).

Soal kendala dalam pengerjaan jalan bukan saja terkait keterbatasan anggaran dan lokasi proyek yang jauh.

Tetapi juga berkomitmen agar memaksimalkan dana agar dialokasikan ke skala prioritas.

"Masalah utama dalam proyek jalan memang ketersediaan anggaran dan lokasi pengerjaan yang cukup jauh. Tapi kami akan tetap mengoptimalkan anggaran yang ada," tandasnya.

Terkait efisiensi anggaran, Nanda, sapaan akrabnya, turut memastikan kebijakan pemangkasan tidak berdampak pada proyek pembangunan jalan.

Baca juga: Kejati Terus Dalami Laporan Kejanggalan Proyek Rehab Gedung DPRD Kaltim

Pasalnya, efisiensi hanya diberlakukan pada perjalanan dinas.

“Pemangkasan anggaran hanya berlaku untuk perjalanan dinas, jadi pembangunan jalan Insya Allah tetap aman,” pungkasnya. (*)