Bansos Jakarta 2025 Cair Mulai April, Link Siladu dan Cara Cek Penerima KLJ, KAJ dan KPDJ

TRIBUNKALTIM.CO - Bansos Jakarta 2025 cair mulai April, cek status penerima KLJ, KAJ dan KPDJ. 

Pemerintah Provinsi DKI memastikan pencairan bansos Jakarta 2025 atau yang disebut sebagai bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) untuk tahun 2025 cair mulai April 2025 ini.

Pemprov memastikan pemberian bansos Jakarta 2025, tahap pertama dimulai sejak Maret dan akan diberikan rutin bulanan mulai April 2025.

Bantuan PKD atau bansos Jakarta ini mencakup tiga program utama:

Baca juga: Terjawab KJP April 2025 Kapan Cair, Jadwal dan Cara Cek Pencairan KJP Plus Bulan April 2025

• Kartu Lansia Jakarta (KLJ),
• Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan
• Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dengan nilai Rp300.000 per bulan bagi setiap penerima manfaat.

Pada tahap pertama, pencairan dilakukan sekaligus untuk tiga bulan (Januari-Maret), sementara mulai April dana akan disalurkan setiap bulan langsung ke rekening penerima, tanpa perlu menunggu akumulasi tiga bulanan seperti sebelumnya.

 "Insyaallah, dimulai bulan April, seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan.

Agar para penerima bantuan tidak lagi berhubungan dengan bank keliling," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dalam rilis Dinas Sosial DKI Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Cara Cek Status Penerima Bansos PKD

Warga yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKD tahun 2025 dapat mengecek secara mandiri melalui laman resmi:

>>> https://siladu.jakarta.go.id

Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melihat status penerimaan

Baca juga: Link Siladu dan Cara Cek KJP Pakai NIK, Cara Daftar Bantuan Sembako di antrian kjp.pasar jaya.co.id

Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui:

• Kantor kelurahan setempat dengan bertemu Pendamping Sosial (Pendamsos)
• Kantor Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) DKI Jakarta

Kriteria dan Seleksi Penerima

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, menyebut bahwa data penerima diperoleh melalui proses verifikasi ketat berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tahap pertama tahun ini mencakup warga yang sebelumnya sudah menerima bantuan pada tahap akhir 2024 dan telah lolos seleksi ulang.

Kriteria yang digunakan dalam seleksi antara lain:

• Data kependudukan dari Dukcapil
• Kepemilikan aset (tidak memiliki kendaraan atau NJOP rumah di atas Rp1 miliar)
• Tidak tinggal di panti sosial
• Tidak sedang menerima bansos dari APBN seperti PKH atau BPNT

Premi menambahkan, mekanisme take in dan take out diterapkan untuk memastikan hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan bantuan.