DPRD Balikpapan Desak Transparansi Pengawasan Kualitas BBM di SPBU Pertamina

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hal ini menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas BBM yang diduga menyebabkan kerusakan pada kendaraan.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa pengecekan kualitas BBM tidak bisa hanya dilakukan secara internal oleh SPBU atau Pertamina semata. 

Ia meminta agar proses pengawasan juga melibatkan lembaga independen serta pengawasan langsung dari DPRD sebagai wakil rakyat.

Baca juga: DPRD Balikpapan Minta Audit Tangki SPBU, Buntut Keluhan Dugaan BBM Bermasalah

“Kami tidak ingin ini hanya menjadi formalitas. Harus ada langkah konkret. Jika memang ditemukan adanya kelalaian atau pencemaran pada BBM, maka harus ada perbaikan sistem dan pertanggungjawaban terhadap kerugian masyarakat,” tegas Fauzi, Jumat (11/4/2025).

Fauzi juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap layanan penyediaan BBM yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, kerusakan pada kendaraan akibat BBM yang buruk bisa memicu keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat, bahkan mengganggu stabilitas kota.

“Warga tetap akan membeli BBM karena tidak punya pilihan lain. Namun jika terus dirugikan, bisa timbul keresahan dan ketidakpercayaan. Ini yang harus kita cegah. Pemerintah dan DPRD harus hadir untuk menjamin hak masyarakat atas layanan yang aman dan berkualitas,” ujarnya.

Baca juga: DPRD Balikpapan Akan Lakukan Verifikasi Mendalam Terkait Dugaan Pertamax Oplosan di Kota Minyak

Sebelumnya, keluhan terhadap kualitas BBM dari Pertamina mencuat di tengah masyarakat Balikpapan.

Sejumlah warga melaporkan kendaraan mereka mengalami gangguan teknis setelah melakukan pengisian BBM di beberapa SPBU.

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas, terutama karena belum ada tindak lanjut konkret dari pihak terkait.

Menanggapi situasi tersebut, Komisi II DPRD Kota Balikpapan telah melakukan langkah proaktif dengan mengunjungi kantor Pertamina Patra Niaga di Balikpapan.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD mendesak Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat dugaan buruknya kualitas BBM yang mereka distribusikan.

DPRD juga meminta Pertamina untuk mengevaluasi sistem distribusi dan pengawasan internalnya agar kasus serupa tidak terulang.

DPRD berharap ada keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam memastikan keamanan dan mutu BBM yang dijual ke masyarakat.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan atas produk BBM yang berkualitas dan tidak merugikan,” pungkas Fauzi. (*)