Jokowi Kumpulkan Pengacara Usai Tuduhan Ijazah Palsu Muncul Lagi, Pertimbangkan Langkah Hukum

TRIBUNKALTIM.CO - Isu mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat ke publik.

Menanggapi situasi ini, Jokowi mulai mempertimbangkan langkah hukum.

Ia pun mengumpulkan tim kuasa hukumnya untuk membahas berbagai kemungkinan respons yang akan ditempuh.

Hal tersebut disampaikan salah satu anggota tim kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan.

Baca juga: Isu Ijazah Palsu Viral Lagi, Tim Hukum Jokowi Susun Langkah Hukum untuk Lawan Tuduhan

“Kita mempertimbangkan langkah-langkah hukum. Karena kita lihat makin ke sini ada pihak-pihak yang menjalani jalur di luar hukum. 

Sifatnya sudah lebih ke berita bohong fitnah. Ini yang ingin kita hindari. Khususnya di masa lebaran suasana guyub kita sayangkan,” ungkapnya usai menemui Jokowi di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (9/4/2025).

Putra Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Otto Hasibuan tersebut menggandeng advokat lain di antaranya Andra reinhard pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara untuk menangani kasus ini.

Mereka ditunjuk sejak awal kasus ini diproses secara hukum pada 2023 silam.

“Yang lagi rame ada yang menanyakan ijazah Pak Jokowi. Sedikit ramai di media. Ini kan perkara sudah lama. Sudah dari 2023. Kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi dari situ,” terangnya.

Beberapa gugatan sempat dilayangkan untuk memperkarakan tuduhan ijazah palsu Jokowi. 

Hanya saja, tak satupun berhasil membuktikan kebenarannya di hadapan hukum.

“Ada dua gugatan di PN Jakarta Pusat dan satu juga di PTUN. Itu sudah kita menangkan. Satu gugatan dari lawan juga sudah kalah,” jelasnya.

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) pun juga telah memberikan pernyataan mengenai keabsahan ijazah alumni Fakultas Kehutanan tersebut.

“Kita juga bingung masih ada juga menanyakan keaslian Pak Jokowi. Kami melihat dari instansi berwenang pun memberikan statement yang clear ijazahnya diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM,” tuturnya.

Selama ini pihaknya lebih banyak pasif dalam menanggapi kasus ini.