Penjelasan BPK Kaltim soal Dugaan Temuan Kerugian Negara pada Proyek Tol Balsam

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Belakangan ramai di media sosial, perbincangan soal adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan temuan proyek Tol Balsam yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp54,85 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan pada 30 Agustus 2024 Nomor 15/LH/XX/08/2024, kerugian disinyalir akibat penggunaan besi sebagai tulangan yang dipasang berdiameter 22 milimeter, padahal seharusnya berdiameter 32 mm.

Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, mengatakan proses pemeriksaan temuan di Jalan Tol Balikpapan- Samarinda (Balsam) itu ditangani oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII.

AKN VII sendiri merupakan pelaksana tugas pemeriksan BPK berkaitan dengan penggunaan APBN di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: 3 Tuntutan PMII dalam Unjuk Rasa di Area Gerbang Tol Balsam Samarinda

"Makanya pada saat kemarin kita melihat data (info yang beredar) itu kelihatannya produknya berasal dari AKN VII," ujar Suharyanto kepada TribunKaltim.co pada Jumat (11/4/2025) di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Ia menjelaskan, BPK memiliki pola pembagian tugas mulai dari AKN I hingga AKN VIII.

BPK Perwakilan sendiri berada di AKN VI yang membidangi pemeriksaan penggunaan APBD dan BUMD.

Oleh karena itu, proyek pembangunan jalan Tol Balsam menggunakan dana APBN, maka wewenang pemeriksaannya ada di Pemerintahan Pusat oleh AKN VII.

"Maka dari itu pemeriksaannya dilakukan untuk semua instansi yang berkaitan dengan BUMN," bebernya. 

Baca juga: Proyek IKN Bakal Dongkrak Volume Kendaraan Arus Mudik di Tol Balsam, Polisi Siaga Seminggu Penuh

"Tetapi bilamana tenaga pemeriksaan yang diturunkan oleh BPK membutuhkan tenaga tambahan, kami (BPK di perwakilan) bisa disertakan ikut memeriksa," pungkasnya. (*)