Jalan Layang Bontang Kuala Masuk di 3 Rencana Proyek Multiyears Pemkot

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang serius membenahi kawasan terdampak banjir rob, khususnya di wilayah Bontang Kuala, Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Salah satu solusi yang diusulkan yakni pembangunan jalan layang sepanjang 1 kilometer, membentang dari Terminal Bontang Kuala hingga depan SD Negeri 001 Bontang Utara.

Proyek tersebut termasuk dalam tiga mega proyek prioritas yang dicanangkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris untuk direalisasikan mulai tahun 2026 melalui skema kontrak tahun jamak atau multiyears.

Wacana itu disampaikan langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (14/4/2025).

Baca juga: Yasier Arafat Desak Pemkot Bontang Serius Tangani Banjir Rob

"Komitmen membangun daerah itu butuh biaya besar. Untuk itu kami canangkan tiga proyek multiyears untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar," ucap Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.

Selain jalan layang Bontang Kuala, dua proyek lainnya yang masuk dalam daftar prioritas yakni pembangunan tiga kolam polder, di Kelurahan Kanaan, Kecamatan dengan estimasi anggaran Rp175 miliar sebagai upaya mengatasi banjir, serta pembangunan gedung baru di lingkungan RSUD Taman Husada senilai Rp200 miliar, untuk memperluas kapasitas layanan kesehatan masyarakat.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyampaikan pihaknya mendukung penuh usulan tersebut, apalagi seluruh proyek menyasar persoalan dasar masyarakat seperti banjir, akses, dan layanan kesehatan.

Menurutnya, proyek jalan layang Bontang Kuala merupakan salah satu kebutuhan mendesak.

Baca juga: Respons Cepat Banjir Bontang, PKT Proaktif Salurkan 1.000 Paket Makanan di 5 Kelurahan

Sebab, setiap kali banjir rob melanda, akses ke kampung wisata itu lumpuh total. Aktivitas warga terganggu, termasuk sektor ekonomi dan pariwisata yang turut terdampak.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkot sudah menyampaikan rencana itu ke DPRD dan akan dibahas lebih lanjut di komisi terkait untuk diselaraskan dengan kebijakan anggaran, termasuk rencana memasukkannya ke dalam RKPD.

“Teman-teman DPRD pada prinsipnya mendukung. Ini harus segera dibahas agar bisa dimasukkan dalam KUA-PPAS. Jangan sampai tertunda karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” jelasnya.

Andi Faiz juga menyinggung bahwa skema pembangunan multiyears penting agar proyek besar yang membutuhkan anggaran ratusan miliar dapat terealisasi secara bertahap.

Hal ini sesuai dengan kemampuan fiskal daerah maupun bantuan pemerintah pusat. 

Maka dari itu, semua pihak mesti punya pandangan yang sama termasuk masyarakat.

Pasalnya jika dalam prosesnya muncul masalah seperti soal status lahan di kawasan yang masuk dalam rencana proyek multiyers ini jika tidak dikomunikasikan, akan menghambat rencana yang telah disusun. 

Perlu kerja sama semua pihak. Tokoh agama, masyarakat dan pemuda khususnya terkait pembangunan jalan layang di Bontang Kuala.

"Rencana ini bisa terkendala karena saling klaim soal lahan dan ganti rugi yang tidak masuk akal. ini perlu dikomunikasikan," pungkasnya. (*)